Mohammed bin Salman Sebut Serangan Israel ke Gaza Sebagai Genosida

VISI.NEWS | RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), mengutuk serangan Israel ke Gaza, menyebutnya sebagai tindakan genosida. Pernyataan tersebut disampaikan MbS dalam pidatonya pada pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Muslim dan Arab yang digelar di Riyadh pada Senin (11/11/2024). "Kerajaan mengutuk keras dan menolak dengan tegas genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina," kata MbS, mengutip Reuters. Mohammed bin Salman (MbS), Putra Mahkota Arab Saudi, juga mendesak komunitas internasional untuk menghentikan serangan Israel terhadap Iran dan menghormati kedaulatan negara tersebut. Sebelumnya, pada bulan September, MbS menyatakan bahwa Arab Saudi tidak akan mengakui Israel kecuali negara Palestina terbentuk terlebih dahulu. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden berusaha menengahi kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel, yang mencakup jaminan keamanan dari AS untuk Arab Saudi serta sejumlah kesepakatan bilateral lainnya. Serangan militer Israel ke Gaza selama 13 bulan terakhir telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa, memaksa hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, dan memicu krisis kelaparan. Tindakan tersebut juga dituduh sebagai genosida oleh Pengadilan Dunia, meskipun Israel membantahnya. Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam laporannya yang dirilis pada 8 November 2024 menyatakan bahwa hampir 70 persen korban tewas di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Laporan tersebut, yang terdiri dari 32 halaman, mengungkapkan bahwa identitas korban telah diverifikasi. Hasilnya, "Hampir 70 persen korban tewas adalah perempuan dan anak-anak." PBB mengutuk tindakan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran yang sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. "Penting untuk melakukan perhitungan yang matang sehubungan dengan tuduhan pelanggaran serius terhadap hukum internasional melalui badan peradilan yang kredibel dan tidak memihak dan, sementara itu, semua informasi dan bukti yang relevan dikumpulkan dan disimpan," kata Komisaris Tinggi PBB untuk urusan HAM, Volker Turk. @ffr