VISI.NEWS | JAKARTA - Pada (30/
5/2024), Badan
Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa bursa karbon saat ini masih minim transaksi meski sudah meluncur sejak September
2023. Kemenkeu pun mengungkapkan alasan bursa karbon sepi peminat.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral BKF, Boby
Wahyu Hernawan, mengungkapkan bahwa minimnya transaksi yang terjadi sepanjang delapan bulan ini sejalan dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan perubahan iklim. “Kenapa masih juga agak tipis frekuensi transaksi?
Kembali kepada supply dan demand, bagaimana para pihak itu aware tentang bahwa ada nilai
ekonomi karbon yang dapat di monetisasi, bisa diperdagangkan,” ujarnya dalam
Media Gathering Kemenkeu, Rabu (29/5/2024).
Secara umum, Boby kembali menekankan bahwa potensi sumber pengurangan karbon di
Indonesia luar biasa melimpah. Pasalnya, potensi bursa karbon Indonesia mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan bursa karbon sebagai salah satu upaya
mitigasi perubahan iklim.
Namun, tantangan
terbesar adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait nilai ekonomi karbon. Diperlukan edukasi dan
sosialisasi yang masif
untuk membangun pemahaman bahwa karbon memiliki nilai ekonomi yang bisa dimonetisasi dan diperdagangkan.
Dengan demikian, diharapkan bursa karbon di Indonesia bisa lebih ramai transaksi dan berkontribusi secara signifikan dalam upaya
penurunan emisi gas
rumah kaca dan perubahan iklim. Ini sejalan dengan
komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di tingkat
global.
@rizalkoswara