Menkomdigi Soroti Penahanan Jurnalis Misi Kemanusiaan Gaza

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital RI (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengecam tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dalam perjalanan menuju Gaza, Palestina. Insiden tersebut menjadi perhatian serius karena di dalam rombongan terdapat sejumlah jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas peliputan kemanusiaan.

Jurnalis Indonesia yang ikut dalam misi itu antara lain Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo. Hingga kini, kapal yang membawa para jurnalis dilaporkan belum dapat dihubungi dan kondisi awak kapal masih belum diketahui secara pasti.

"Kami mengikuti dengan penuh keprihatinan kabar mengenai jurnalis Indonesia yang tengah menjalankan tugas peliputan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Di tengah situasi konflik, keselamatan insan pers harus selalu menjadi perhatian kita semua," kata Meutya Hafid dalam keterangannya dikutip, Selasa (19/5/2026).

Menurut Kementerian Luar Negeri RI, sedikitnya terdapat 10 kapal dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditahan aparat Israel. Beberapa kapal yang disebutkan antara lain Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Kasus ini kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi jurnalis di wilayah konflik. Dalam situasi perang dan krisis kemanusiaan, keberadaan wartawan memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi langsung dari lapangan kepada dunia internasional. Karena itu, perlindungan terhadap jurnalis menjadi isu yang selalu mendapat perhatian dalam hukum dan prinsip kemanusiaan internasional.

Meutya menegaskan para jurnalis hadir bukan sebagai bagian dari konflik, melainkan untuk menyampaikan fakta dan suara kemanusiaan kepada publik global.

“Para jurnalis hadir untuk menyampaikan suara kemanusiaan dan fakta kepada publik, karenanya mesti dihormati dan diberi ruang aman,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri saat ini terus melakukan koordinasi dengan sejumlah perwakilan diplomatik di luar negeri. KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman disiagakan untuk mempersiapkan langkah perlindungan hingga kemungkinan pemulangan warga negara Indonesia apabila diperlukan.