Menko: Pelayanan Publik Tidak Terganggu Meski Ada Efisiensi Anggaran

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu pelayanan publik. Hal ini disampaikan saat menghadiri Workshop dan Technical Discussion tentang dukungan Indonesia dalam memerangi suap asing di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025). “Ini saya tambahkan, pelayanan publik tidak akan terganggu (oleh efisiensi anggaran). Jadi pelayanan publik akan jalan terus,” tegas Airlangga. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang turut hadir, juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum dan penguatan regulasi tidak akan terpengaruh. “Enggak (terganggu). Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita, kami kerjakan tanpa banyak anggaran,” ujar Yusril. Ia menambahkan bahwa anggaran kementeriannya relatif kecil dibandingkan dengan kementerian koordinator lainnya. “Kalau kemenko saya itu anggarannya itu, iya, memang sangat kecil sekali,” katanya. Meski begitu, pihaknya akan tetap fokus menjalankan tugas melalui rapat koordinasi yang tidak memerlukan banyak biaya. “Tapi banyak sekali hal-hal yang kami kerjakan, itu tidak memerlukan banyak biaya sebenarnya, karena moga rapat-rapat koordinasi dan sebagainya, itu tidak memerlukan biaya,” ujar Yusril lagi. Efisiensi anggaran ini dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Beberapa langkah hemat energi seperti membatasi penggunaan lampu dan AC telah diterapkan sebagai bagian dari kebijakan ini. Meski begitu, sejumlah kementerian dan lembaga memastikan bahwa kebijakan penghematan tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program penting, termasuk penegakan hukum serta pelayanan publik kepada masyarakat. @ffr