Menjelang Asia Land Forum 17-21 Februari 2025, Indonesia Tuan Rumah Forum Agraria se-Asia

“Forum ALF menjadi ruang untuk mendiskusikan problem kontemporer masyarakat adat. Dengan kehadiran Pemerintah pada forum ini, kita bisa membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam, yang selama ini menjadi episentrum gerakan masyarakat adat di Indonesia. Kita berharap, melalui forum ini tercapai kesepahaman dengan Pemerintah, sehingga reforma agraria dapat terwujud,” ujar Eras.

Di sisi lain, Imam Hanafi, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) memandang ALF 2025 sebagai wadah saling belajar, berbagi tentang upaya masyarakat di banyak negara Asia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas ruang. “Konflik yang terjadi di banyak tempat ini perlu menjadi perhatian serius, bagaimana pentingnya bagi pemerintah menjamin pembangunan tanpa menyebabkan konflik agraria,” kata Imam.

Wahyu Binara Fernandes, Direktur Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mengatakan, salah satu kunjungan komunitas ke Kesepuhan Jamrud akan memberikan contoh bagaimana keamanan pangan sebetulnya ada. Tapi sistem pangan nasional tidak pernah mengafirmasi, malah membuka lahan baru untuk sawit.

“Di Kabupaten Lebak, ada 522 komunitas masyarakat adat yang telah diakui. Tapi baru delapan hutan adat yang mendapat pengakuan pemerintah. Itu pun legal standing-nya harus dijelaskan. Bandingkan dengan korporasi yang diakui menggunakan lahan, terutama untuk PSN,” ujar Wahyu.

Sementara Ahmad Jaetuloh dari Sajogyo Institute mengatakan ALF sebagai forum saling belajar. “Mengingat konflik agraria di Indonesia sudah terjadi selama enam dekade, namun belum ada kebijakan komprehensif yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut,” katanya.

@uli