Mendes PDT Tandatangani MoU Strategis untuk Percepat Pemberantasan Kemiskinan di Desa

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan di desa.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun ekonomi dari desa untuk mengentaskan kemiskinan.

"Dalam MoU ini, kami sepakat untuk mendorong pembangunan ekonomi desa dan pemberantasan kemiskinan secara konkret,” kata Yandri di Kantor Kementerian Desa (Kemendes) dikutip dari keterangannya, Kamis (27/2/2025).

“Akan ada berbagai program kolaboratif dengan kementerian lain untuk mengakselerasi perubahan,” lanjutnya.

Mendes PDT, menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup berbagai sektor, di antaranya Desa Ekspor yakni Kemendes akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing produk desa ke pasar global.

Kemudian, ada Desa Wisata bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Program ini akan mengembangkan destinasi wisata berbasis desa untuk meningkatkan ekonomi lokal.

Selanjutnya, penurunan stunting dengan Kementerian Kesehatan, dilakukan program penurunan angka stunting di desa-desa.

Selain itu, ada juga pemanfaatan hutan, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang akan dilakukan pemberdayaan desa yang berada di kawasan hutan untuk menanam pangan dan menjaga kelestarian alam.

Dengan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, desa akan difasilitasi dengan sarana olahraga guna mendorong aktivitas jasmani dan rohani masyarakat.

“Dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, kita akan membuat desa itu, punya kegiatan, sehingga mereka aktif, sehat, jasmani dan rohani, melalui sarana prasarana olahraga,” ujar Yandri.

Selanjutnya, pemberantasan narkoba dengan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Yandri menyebut, saat ini peredaran narkoba yang semakin marak di desa.

“Dengan BNN, kita fokus, bahwa sarang Narkoba, yang merupakan musuh bersama kita sekarang, itu sudah mulai banyak menyasar anak-anak muda, atau juga yang tua juga kena di desa-desa, ini menjadi perhatian. Semua banyak tangkapan atau penggerebekan narkoba terjadi di desa sekarang,” katanya.

Kemudian, masalah radikalisme dan terorisme yang akan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dia menjelaskan bahwa desa-desa akan diberdayakan dalam upaya deradikalisasi dan keamanan nasional.

“Nah, dengan BNPT kita juga ingin, bahwa persenjataan radikalisme, itu mesti kita sisir, kita redam dari desa-desa yang ada di Indonesia,” ujar Yandri.

Sementara itu, terkait dengan sertifikasi halal, nantinya akan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Terkait dengan keamanan obat dan makanan, Kemendes akan menggandeng BPOM lewat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal di desa.

“Terus BPOM, penting, sekarang di desa-desa juga banyak persoalan tentang peredaran obat dan makanan yang kadaluarsa, yang tidak berizin, karena itu cenderung membahayakan kehidupan masyarakat desa,” kata Yandri.

Kemendes juga berkomitmen melakukan perlindungan tenaga kerja migran bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Yandi mengatakan, kerja sama ini akan menyusun kebijakan perlindungan bagi tenaga migran yang sebagian besar berasal dari desa.

Terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di desa, Kemendes akan menggandeng Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, guna memperkuat isu-isu perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat desa.

Selain kerja sama dengan kementerian, Yandri juga menegaskan komitmen untuk memperkuat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai motor penggerak ekonomi desa.

"Kami ingin menyelesaikan persoalan desa dengan aksi nyata. Ini sudah tahap ketiga dari berbagai inisiatif yang kami jalankan. Dengan sinergi yang kuat, kita optimis desa-desa di Indonesia bisa keluar dari jerat kemiskinan," ujar Yandri. @desi