Menaker di Jenewa: Era AI Tak Boleh Tinggalkan Pekerja Indonesia

VISI NEWS | JENEWA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak boleh membuat pekerja Indonesia tertinggal. Di tengah perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat, pemerintah memastikan setiap pekerja memiliki akses terhadap keterampilan yang relevan, peluang kerja yang layak, serta perlindungan yang memadai.

Pesan tersebut disampaikan Yassierli dalam Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss. Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari berbagai negara itu, Menaker memaparkan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi masa depan.

"Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak," kata Yassierli, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, transformasi teknologi telah mengubah cara masyarakat bekerja dan mencari nafkah. Anak-anak muda membutuhkan pengalaman kerja yang memadai, lulusan sekolah memerlukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sementara pekerja di sektor digital maupun sektor berisiko membutuhkan jaminan perlindungan yang lebih kuat.

Sebagai respons terhadap perubahan tersebut, pemerintah menempatkan penguatan keterampilan tenaga kerja sebagai salah satu prioritas nasional. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi.

Melalui program ini, para lulusan dapat memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah. Tahun lalu, program tersebut telah menjangkau sekitar 100.000 peserta dan ditargetkan meningkat menjadi 150.000 peserta pada tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menyasar lulusan sekolah menengah atas dan sederajat. Program tersebut ditargetkan mampu menjangkau hingga 300.000 peserta guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

"Program-program ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan," ujar Yassierli.

Menaker menjelaskan, peningkatan keterampilan harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang luas. Dalam pidatonya, ia memaparkan sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang diyakini mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru.

Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Food Estate, serta berbagai proyek hilirisasi industri di sejumlah daerah.

Menurutnya, masa depan dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan diri dengan perubahan.

Selain keterampilan dan kesempatan kerja, Indonesia juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan pekerja. Dalam forum tersebut, Yassierli menyampaikan instrumen ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang pekerjaan di sektor penangkapan ikan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap prinsip kerja layak.

Ratifikasi tersebut memberikan perlindungan lebih baik bagi para awak kapal perikanan yang selama ini bekerja dalam kondisi penuh risiko, mulai dari aspek keselamatan kerja, kesehatan, hingga hak-hak dasar pekerja.

Pemerintah juga mencatat kemajuan dalam penyusunan kebijakan nasional bagi pekerja platform digital. Menurut Yassierli, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi digital menjadi bagian penting dari upaya menghadapi perubahan pola kerja di era teknologi.

Komitmen itu diperkuat melalui dialog sosial yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Kolaborasi tersebut dilakukan dalam penyusunan regulasi serta berbagai inisiatif terkait produktivitas, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelatihan vokasi.

Di tingkat internasional, Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerja sama dengan ILO dan berbagai mitra global. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan kurikulum pelatihan vokasi, pembangunan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, hingga penguatan dukungan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja dan kelompok rentan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Menaker turut menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina. Indonesia terus mendukung program tanggap darurat ILO untuk membantu pemulihan lapangan kerja, mata pencaharian, dan kelembagaan ketenagakerjaan di wilayah Arab yang diduduki.

"Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja," ujar Yassierli.