Media Luar Soroti Penurunan Kelas Menengah Indonesia, 9,5 Juta Jiwa Terperosok dalam 5 Tahun

VISI.NEWS | JAKARTA - Media asal Qatar, Al Jazeera, melaporkan penurunan signifikan jumlah kelas menengah di Indonesia dalam lima tahun terakhir, dengan angka yang turun hingga 9,5 juta orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah berkurang dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,8 juta orang pada 2024. Laporan Al Jazeera, yang dipublikasikan pada Minggu (17/11/2024), juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah calon kelas menengah, yang kini tercatat sebanyak 137,5 juta orang, naik dari 128,85 juta pada periode yang sama. Secara keseluruhan, kedua segmen ini mencakup sekitar dua pertiga dari total populasi Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa. Penurunan kelas menengah ini tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020. Meskipun pandemi sudah berlalu, dampaknya masih terasa, terutama terkait kurang optimalnya program jaring pengaman sosial dari pemerintah. Salah satu contoh yang dilaporkan adalah Halimah Nasution, seorang wanita asal Sumatera Utara, yang dulu memiliki kehidupan stabil dengan penghasilan sekitar Rp 30 juta per bulan dari usaha penyewaan perlengkapan pernikahan dan acara lainnya. Namun, setelah pandemi, ketika acara keramaian dibatasi, pendapatan mereka turun drastis. "Kami kehilangan segalanya," kata Halimah. Banyak warga Indonesia yang sebelumnya tergolong kelas menengah kini terpaksa keluar dari kategori tersebut. Para ekonom menjelaskan bahwa penurunan jumlah kelas menengah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak panjang dari pandemi dan adanya kesenjangan dalam sistem jaring pengaman sosial. Ega Kurnia Yazid, pakar kebijakan di Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mengungkapkan bahwa kelompok kelas menengah sering kali berkontribusi besar terhadap pendapatan pajak, namun mereka hanya menerima bantuan sosial yang terbatas. "Pertama, (kelas menengah Indonesia) berkontribusi terhadap pendapatan pajak tetapi menerima bantuan sosial yang terbatas, yang sebagian besar disalurkan melalui mekanisme ketenagakerjaan formal seperti jaminan kerja dan asuransi kesehatan nasional," terang Yazid. "Sementara itu, bentuk bantuan lain, seperti bantuan tunai dan subsidi energi, sering kali mengalami kesalahan inklusi dan tidak disalurkan secara efektif ke kelompok ini," tambah dia. . @ffr