Media dan Jurnalis Butuh Dukungan Pemerintah #NoTaxforKnowledge

VISI.NEWS | BANDUNG - Beban fiskal yang dialami industri media sangat berdampak pada kualitas jurnalisme di Indonesia. Biaya operasional media yang terus naik, sementara pendapatan iklan turun drastis, membuat perusahaan media melakukan PHK besar-besaran terhadap jurnalis. Hal ini juga bisa membawa dampak bagi menurunnya kualitas jurnalis dan berita yang dihasilkan. Menurut Nani Afrida, Ketua AJI Indonesia, kualitas jurnalisme di Indonesia harus diperkuat dengan dukungan fiskal seperti relaksasi pajak kepada perusahaan media.

Nani mengatakan, “Kita media dan jurnalis, khususnya jurnalisme, karena media dan jurnalis itu hal yang berbeda, membutuhkan dukungan insentif pajak dari pemerintah, itu sebabnya #NoTaxforKnowledge sangat penting, kenapa? Apapun yang dihasilkan atau yang diproduksi media itu sebenarnya adalah pengetahuan, sebagaimana fungsi media itu. Fungsinya untuk memberikan informasi dan pengetahuan, juga menghibur, jadi ada beberapa fungsi jurnalis dan jurnalisme di situ.”

Jika beban fiskal media tak didukung oleh langkah strategis pemerintah dengan relaksasi pajak, akan berdampak signifikan bagi ekosistem informasi, termasuk maraknya penyebaran hoax dan fake news. Itu sebabnya, “Ini bagian dari pendidikan atau pengetahuan untuk khalayak, jadi saya pikir ide ini udah cukup bagus ya, terutama untuk mendukung hidupnya media-media dan juga nanti jika medianya hidup, otomatis kan jurnalisnya pasti akan sejahtera. Kita harus menyajikan yang namanya jurnalisme berkualitas. Jurnalisme berkualitas ini jadi hal penting, kalau jurnalisme sudah berkualitas, sudah kita bisa jangkau, otomatis #NoTaxforKnowledge ini bisa dilakukan, “ungkap Ketua AJI Indonesia ini.

Salah satu aspek yang disorot AJI terkait insentif pajak adalah penghapusan pajak penghasilan bagi jurnalis yang tercatat sebagai karyawan di perusahaan media. Pajak itu dinilai cukup tinggi, terlebih di beberapa tempat khususnya daerah, gaji jurnalis masih minim. Minimnya pendapatan jurnalis ini bisa mempengaruhi kualitas jurnalis maupun berita yang dihasilkan. Sementara untuk mendapatkan insentif pajak, media dan jurnalis harus mampu menghasilkan berita yang berkualitas, akurat dan dapat dipercaya. Sementara hak publik untuk memperoleh informasi harus terpenuhi, sehingga menjadi penting untuk menjaga sustainability media dan perusahaan pers dari sisi idealisme dan komersialisme.