MBG Disetop Sementara di Wilayah PJJ

VISI.NEWS — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian sementara terhadap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Jawa Barat yang menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menyusul dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif dengan mempertimbangkan kondisi pembelajaran sekaligus keselamatan peserta didik di wilayah yang terdampak. Operasional MBG pada satuan pendidikan yang sementara waktu tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka dihentikan selama kebijakan PJJ diberlakukan.

Penyesuaian itu berlaku berdasarkan kondisi per 7 September 2026. Sejumlah wilayah Jawa Barat yang menerapkan PJJ meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta.

Dengan diberlakukannya PJJ, kegiatan MBG di sekolah-sekolah pada wilayah tersebut turut disesuaikan. BGN memastikan pelaksanaan program tetap mengikuti kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap situasi darurat yang memengaruhi kegiatan belajar mengajar. Ketika peserta didik tidak berada di sekolah, mekanisme distribusi dan pemberian makanan bergizi juga harus menyesuaikan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan penyesuaian operasional MBG merupakan bentuk respons lembaganya terhadap kondisi darurat yang berdampak pada aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Menurut dia, keselamatan peserta didik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan keberlanjutan operasional program di wilayah terdampak.

Sementara itu, kondisi di Kabupaten Sukabumi masih berada pada tahap imbauan penggunaan masker. Berbeda dengan wilayah yang telah menerapkan PJJ, kegiatan di daerah tersebut terus dicermati sesuai perkembangan situasi.

BGN melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan keputusan operasional MBG dapat mengikuti kondisi terkini. Pemantauan diperlukan karena situasi akibat erupsi dapat berubah dan kebijakan daerah dapat mengalami penyesuaian.

Hida menegaskan penghentian sementara operasional MBG bukan merupakan penghentian program secara permanen. Penyesuaian akan dilakukan mengikuti perkembangan kondisi serta kebijakan pembelajaran di masing-masing wilayah.

“Kami terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Operasional MBG akan disesuaikan kembali setelah kondisi memungkinkan dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan,” ujar Hida pada Senin, 7 September 2026.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan MBG tetap menjadi komitmen pemerintah. Namun, dalam kondisi darurat, pelaksanaan program harus mengikuti situasi yang dihadapi masyarakat dan satuan pendidikan.

Kebijakan PJJ yang menjadi dasar penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.

Regulasi tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembelajaran ketika terjadi kondisi yang mengganggu kegiatan pendidikan secara normal. Dalam situasi bencana atau keadaan darurat, keselamatan peserta didik dan warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan metode pembelajaran.

Hingga saat ini, wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan menerapkan PJJ mencakup Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Di Jawa Barat, enam wilayah yang disebutkan BGN telah menerapkan PJJ berdasarkan kondisi per 7 September 2026. Kota Bogor dan Kabupaten Bogor termasuk wilayah yang melakukan penyesuaian kegiatan belajar. Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta juga masuk dalam daftar wilayah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh.

Dengan kebijakan tersebut, kegiatan MBG di sekolah-sekolah yang terdampak tidak dilaksanakan sementara selama peserta didik mengikuti pembelajaran dari luar satuan pendidikan.

Penyesuaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan program berskala nasional harus memiliki fleksibilitas ketika berhadapan dengan kondisi darurat. Distribusi makanan bergizi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peserta didik di sekolah sebagai penerima manfaat utama program.

Ketika proses pembelajaran berpindah dari ruang kelas ke rumah, pola operasional MBG pun harus menyesuaikan. BGN memilih melakukan penghentian sementara di wilayah PJJ sembari memantau perkembangan situasi.

Keputusan tersebut juga menjadi bentuk kehati-hatian agar pelaksanaan program tidak mengabaikan aspek keselamatan. Dalam kondisi yang belum sepenuhnya normal, kegiatan yang melibatkan mobilitas peserta didik, tenaga pendidikan, pengelola satuan pendidikan, maupun penyedia makanan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

BGN memastikan keputusan operasional akan terus dievaluasi. Jika kondisi membaik dan pemerintah daerah kembali menerapkan pembelajaran tatap muka, pelaksanaan MBG akan disesuaikan kembali.

Artinya, penghentian sementara bukan berarti berakhirnya program bagi peserta didik di wilayah tersebut. Kebijakan tersebut bersifat situasional dan mengikuti status pembelajaran yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, BGN tetap memantau wilayah yang belum menerapkan PJJ tetapi berada dalam pengawasan akibat dampak erupsi. Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu wilayah yang masih berada dalam status imbauan penggunaan masker.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap dampak erupsi tidak seragam di setiap wilayah. Ada daerah yang sudah mengambil langkah lebih jauh dengan menerapkan PJJ, sementara daerah lain masih mempertahankan kegiatan pembelajaran dengan tambahan langkah perlindungan kesehatan.

Karena itu, BGN menempatkan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam menentukan langkah operasional MBG.

Pemantauan dilakukan agar keputusan yang diambil tidak hanya mengikuti kondisi kebencanaan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan serta kebutuhan penerima manfaat.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. Dalam situasi normal, makanan disalurkan kepada peserta didik melalui satuan pendidikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Namun, situasi darurat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Ketika sekolah tidak menjalankan pembelajaran tatap muka, operasional program perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan risiko tambahan.

BGN menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan MBG tetap berjalan. Penyesuaian hanya dilakukan selama kondisi belum memungkinkan kegiatan pendidikan berlangsung seperti biasa.

Setiap keputusan akan mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni keselamatan, kesiapan satuan pendidikan, dan kepentingan penerima manfaat.

Dengan pendekatan tersebut, BGN berupaya memastikan program tetap berjalan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan kondisi darurat yang sedang dihadapi sejumlah wilayah.

Di tengah situasi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlangsungan program sosial, tetapi juga memastikan setiap program dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat.

Untuk sementara, sekolah-sekolah yang menerapkan PJJ menjadi wilayah yang mendapat penyesuaian operasional MBG. Setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung secara tatap muka dan kondisi dinilai memungkinkan, operasional program akan disesuaikan kembali.

BGN memastikan proses tersebut akan terus dipantau. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga akan dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan kebijakan dapat segera diikuti oleh pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, MBG tetap berada dalam jalur keberlanjutan program, sementara penghentian sementara di wilayah PJJ menjadi langkah adaptif menghadapi kondisi darurat.

Bagi peserta didik dan masyarakat di wilayah terdampak, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menempatkan keselamatan sebagai prioritas tanpa mengubah komitmen jangka panjang terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.