Massa Demo di Depan Kantor Kejari, APH Kabupaten Bandung Tumpul?

VISI.NEWS | BALEENDAH - Puluhan orang pendemo yang mengatasnamakan Regional West Java Anti Corruption (RWJC) dan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat, Jumat (21/7/2023), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

Massa berorasi dengan menyampaikan empat tuntutan. Pertama soal pengusutan dugaan kasus korupsi yang ada di lembaga legislatif dan eksekutif Kab. Bandung. Kedua, sikap tegas pihak kejaksaan terhadap pelaku korupsi. Ketiga, harus berani memeriksa oknum Dinas PUTR Kab. Bandung dan makelar proyek. Terakhir mereka meminta kejelasan penangan kasus Pengadaan motor merk yamaha N-MAX.

Ketua LSM KPK Jabar, Piar Pratama, mengatakan bahwa dirinya bersama aliansi anti korupsi Kabupaten Bandung mempertanyakan kejelasan laporan kasus yang telah diterima kejaksaan, namun sampai hari ini tidak ada perkembangannya.

"Saya hari ini bersama aliansi anti korupsi, merasa kecewa terhadap kejaksaan, sudah beberapa kali saya menyampaikan laporan bukti soal adanya kasus korupsi di lingkungan DPRD dan Pemkab. Bandung, tapi tak kunjung ada perkembangan apa pun," cetus Piar.

Dirinya mengaku heran, karena dari setiap laporannya itu, tidak ada satu pun yang di jadikan tersangka, padahal bukti laporan diserahkan.

"Memang kejaksaan tengah memeriksa laporan kami, dan kami pun sudah menyerahkan bukti-bukti baru yang dimintai selama ini. Lalu ada apa pihak kejaksaan merasa berat sekali menyeret oknum anggota pejabat publik yang jelas telah melakukan tindak pidana korupsi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LSM FPKB MH Bastaman mengatakan bahwa, Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bandung terkesan tumpul dalam menangani kasus-kasus korupsi.

"Mengapa pak hakim dan pa jaksa seolah takut menangkap dan menangani perkara korupsi para oknum pejabat ini," katanya.