Masalah Perumahan di Kota Bandung Semakin Rumit Ditengah Melemahnya Daya Beli Masyarakat

VISI.NEWS | BANDUNG - Masalah perumahan di Kota Bandung semakin rumit dengan adanya kesenjangan yang kian melebar antara harga rumah dan daya beli masyarakat. Kepemilikan rumah, yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar, kini menjadi aset yang sangat sulit dijangkau oleh banyak warga, terutama mereka yang berpenghasilan di bawah UMR. Sebagai contoh, Asep Faturrohman, salah seorang warga Kota Bandung, mengungkapkan keprihatinannya mengenai sulitnya memperoleh rumah dengan gaji yang terbatas.

"Bagi saya, kepemilikan rumah sendiri masih sebuah mimpi. Bagaimana mungkin dengan gaji yang hanya tiga juta sebulan bisa memperoleh rumah yang cicilannya untuk rumah sangat sederhana rata-rata di atas dua juta per bulan," ungkap Asep Faturrohman kepada VISI.NEWS, Jumat (19/9/2025). Menurut Asep, kendala terbesar yang dihadapi oleh dirinya dan banyak masyarakat lainnya adalah tingginya biaya uang muka (down payment) dan cicilan yang jauh melebihi kemampuan finansial mereka.

Asep juga meragukan efektivitas program pemerintah mengenai penyediaan rumah murah. Ia khawatir bahwa program tersebut tidak akan mudah dijangkau karena tingginya permintaan dan terbatasnya akses bagi masyarakat yang tidak memiliki koneksi ke pihak berwenang. "Kecuali kalau pemerintah sendiri ingin bersikap adil, dengan menyediakan informasi yang transparan sehingga bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Karena tidak jarang program yang bagus dari pemerintah itu dikuasai oleh mereka yang berduit kemudian dijual lagi," tandasnya.

Pernyataan Asep ini mencerminkan keluhan yang sering diungkapkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang merasa kesulitan mengakses program-program perumahan yang ada. Meskipun pemerintah sudah meluncurkan berbagai program subsidi rumah, namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan "Imah Merenah, Hirup Tumaninah" dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada Kamis (18/9/2025). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir langsung untuk memberikan dukungan kepada program tersebut.

"Program ini sejalan dengan agenda Pemkot Bandung dalam menyediakan hunian yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap melalui kolaborasi ini, pembangunan rumah subsidi akan semakin banyak dan dapat dijangkau oleh masyarakat," ujar Wali Kota Muhammad Farhan. Pemprov Jawa Barat sendiri menargetkan pembangunan 100.000 rumah subsidi sebagai bagian dari target nasional untuk membangun 3 juta rumah dalam beberapa tahun ke depan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa pembangunan perumahan rakyat harus berkeadilan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan untuk spekulasi investasi. "Rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga. Dari rumah yang baik lahir keluarga yang harmonis, anak-anak sehat, dan masyarakat yang sejahtera," ungkap Dedi. Ia juga menyoroti bahwa akar kemiskinan seringkali berkaitan dengan rumah yang tidak layak, serta pola konsumsi yang boros.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut KUR Perumahan sebagai terobosan besar yang diluncurkan melalui kerja sama lintas kementerian. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan rumah rakyat jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran negara yang tersedia. "APBN hanya bisa menyiapkan 280 ribu unit, sementara targetnya 3 juta unit. Oleh karena itu, lahirlah KUR Perumahan sebagai solusi untuk memperluas akses pembiayaan rakyat," jelas Maruarar.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, juga menekankan pentingnya mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi. "Banyak keluarga yang sudah menikah tetapi belum punya rumah atau masih tinggal di rumah tidak layak. Program ini tidak berdiri sendiri, ada ekosistemnya yang melibatkan pemerintah, perbankan, pengembang, hingga data dari BPS," ujarnya.

Di sisi statistik, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi program ini karena memiliki efek pengganda terhadap perekonomian nasional. "Setiap Rp1 juta investasi perumahan menghasilkan output Rp1,9 juta. Backlog perumahan turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga, 300 ribu unit berkurang dalam setahun," jelas Amalia. Ini menunjukkan bahwa program ini dapat mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dan kemampuan masyarakat untuk memilikinya, serta berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Meskipun ada harapan besar dari pemerintah terhadap program-program perumahan ini, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat seperti Asep Faturrohman masih sangat nyata. Diperlukan upaya lebih untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada pada kategori masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandung.