Mahfud MD: Penyerobotan Alam dan Sertifikat Ilegal dalam Pagar Laut Harus Diusut

VISI.NEWS | TANGERANG - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, meminta para menteri yang terkait dengan kasus pagar laut di Tangerang, Banten, untuk tidak ragu mengungkap aktor utama di balik permasalahan tersebut. "Menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pembuatan izin dan HGU Laut tak harus takut. Yang bertanggung jawab secara pidana adalah aktor intelektual, pelaku, dan peserta yang ada niat," tulis Mahfud melalui akun media sosial pribadinya, Senin (27/1/2025). Mahfud menegaskan, pejabat yang bertanggung jawab secara pidana biasanya adalah pejabat bawahan yang menerima delegasi kewenangan untuk menerbitkan sertifikat pagar laut, seperti sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Milik (SHM). "Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar saja, Pak Menteri. Kan banyak kasus yang dihukum hanya dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi," tambah dia. Dia juga meminta para menteri menyerahkan bukti dan nama-nama pelaku kepada aparat penegak hukum untuk memastikan kasus ini diselesaikan secara transparan. "Serahkan mereka yang melanggar hukum beserta bukti-buktinya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi," tegasnya. Kasus pagar laut ini sebelumnya mendapat perhatian karena dianggap melibatkan berbagai pelanggaran, mulai dari perusakan lingkungan, penyerobotan wilayah laut, hingga dugaan kolusi dan korupsi. Pagar tersebut memiliki panjang sekitar 30,16 kilometer dan diduga dibangun secara ilegal. "Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi," kata Mahfud dalam akun media sosial X pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (25/1/2025). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa kasus pagar laut tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi ada 169 kasus serupa di berbagai wilayah di Indonesia. “Perlu diketahui sudah 169 kasus sebenarnya. Tetapi selama ini tak terekspos oleh media. Kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif, karena situasinya kan sedemikian rupa ya,” ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (23/1/2025). @ffr