Komitmen Hasilkan Perda yang Selaras dengan Pancasila

VISI.NEWS | SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen penuh dalam menciptakan peraturan daerah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu ditegaskan Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari saat menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kemas Akhmad Tajuddin.

Keduanya bertemu Ruang Rapat Airlangga Kanwil Kemenkumham Jatim hari ini (21/ 6/2023). Pada kunjungan itu, Kemas Akhmad Tajuddin turut didampingi Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi, M. Johan Johor Mulyadi, Analis Hukum Ahli Madya, Jackson Simamora.

Imam menyambut dan mengapresiasi dan berterima kasih atas kehadiran Tim BPIP. Dia juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jatim memiliki sebanyak 25 pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, terdiri 3 Ahli Madya, 19 Ahli Muda, dan 3 Ahli Pertama, serta 2 Analis Hukum.

Sementara itu, Kemas mengatakan tujuan kunjungannya adalah dalam rangka meminta masukan mengenai metode inventarisasi PUU yang akan dianalisis dan dievaluasi. Termasuk juga Ilimplementasi Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Jatim (apa permasalahan yang sering timbul).

"Kemudian dalam rangka koordinasi kerja sama dalam kajian dan analisis peraturan perundang-undangan di Jawa Timur," ujat Kemas.

Dalam hal ini, dikatakan Kemas, BPIP berperan melakukan evaluasi, mengeluarkan rekomendasi revisi hingga pencabutan terhadap perda/ perkada, yang dianggap tidak sesuai dengan nilai pancasila. Bahkan bisa juga dicabut karena bertentangan dengan nilai Pancasila.

“BPIP lebih fokus pada penyelarasan perda terkait nilai Pancasila, sedangkan Kemenkumham harmonisasi dalam 10 dimensi yang ada, sehingga BPIP akan bersinergi dalam hal ini,” katanya.

Sementara itu, dalam proses pembentukan produk hukum daerah di Jatim, Imam menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen dan telah mengimplementasikan dimensi Pancasila.