Koalisi Media Berkelanjutan Satukan Empat Pilar

VISI.NEWS - Para pemangku kepentingan pada jurnalisme, sepakat untuk membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) pada Kamis, 30 Juli 2026 di Jakarta. Deklarasi dilakukan di Kampus Universitas

Indonesia, Salemba Jakarta, tepatnya di Gedung IASTH lantai 6, Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia. Pembacaan deklarasi Koalisi Keberlanjutan Media dilakukan oleh perwakilan Presidium yaitu oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMN, FX. Lilik

Dwi Mardjianto, Ph.D, Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana dan Direktur Eksekutif AMSI, Elin Y Kristanti.

Pada awal pendirian Koalisi Keberlanjutan Media memiliki 20 anggota yang terdiri dari: Aliansi

Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id/Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, Tribun News, Universitas Al Azhar Indonesia – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Atma Jaya Jakarta – Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) - Program Studi Digital Journalism.

Koalisi juga memiliki 6 Mitra Strategis yaitu BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Dan untuk memfaslitasi kerja-kerja Koalisi, sudah terpilih 3 lembaga yang menjadi Presidium, yaitu AJI, AMSI dan UMN. Presidium ini bekerja untuk satu tahun ke depan dan akan ada rotasi lembaga untuk menjadi fasilitator Koalisi.

Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi menjadi momentum untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas tantangan keberlanjutan media. "Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami ," ujarnya.

Koalisi dalam kerja-kerja berikutnya akan membahas beberapa isu strategis atau peta jalan, yaitu pertama, konsensus tentang informasi berkualitas untuk publik. Kedua, penguatan regulasi dan tata kelola dari pemerintah maupun platform digital. Ketiga, penguatan mekanisme dana publik. Keempat, pencegahan kekerasan pada jurnalis dan media. Kelima, fondasi finansial dan ekosistem informasi yang sehat. Dan keenam, penguatan peran publik dalam ekosistem informasi. Enam Peta Jalan ini yang akan menjadi kerja-kerja Koalisi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Setelah deklarasi Koalisi dilanjutkan dengan diskusi mengenai Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan. Narasumber diskusi adalah Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Komdigi, Farida Dewi Maharani. Kemudian Anggota Dewan

Pers, Dahlan Dahi. Berikutnya Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Eriyanto dan Pengurus AJI Indonesia, Prof. Masduki. Diskusi dipandu oleh moderator Luviana, koordinator Koalisi Media Alternatif.

Masduki, menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama. "Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini," katanya.

Menurutnya, pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan dukungannya terhadap upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak dan penguatan regulasi. Farida Dewi Maharani menegaskan bahwa media adalah suatu entitas bisnis juga sosial dimana kewajiban untuk mengedukasi publik, menyajikan informasi pada publik tetapi tidak dapat dipisahkan dengan bisnis karena media juga industri. Secara bisnis ini butuh resources dan modal yang cukup baik maka tanggung jawab ini juga dapat berjalan dengan baik .

"Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel," ujar Farida Dewi Maharani.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menegaskan bahwa Dana Jurnalisme harus diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar menopang perusahaan media. "Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," katanya. Ia juga menyampaikan bahwa prosedur mendiskusikan rancangan peraturan Dewan Pers melewati semua proses, dan sedikit lagi untuk menjadi keputusan Dewan Pers.

Sementara Eriyanto mengingatkan bahwa jurnalisme adalah barang publik atau menjadi kebutuhan publik. Sehingga Dana Jurnalisme harus benar-benar mendukung jurnalisme berkualitas. Eriyanto mengingatkan agar ada keberagaman sumber pendanaan agar ada independensi.