Koalisi Indonesia, Filipina, dan Vietnam Dorong Perlindungan Stok Tuna Madidihang di Wilayah Samudra Pasifik Barat
Penangkapan ikan berlebih dan peningkatan suhu laut telah mengguncang dinamika perikanan tuna, sehingga mempengaruhi masyarakat pesisir yang bergantung padanya. Berdasarkan pengalaman komunitas nelayan tuna di Selat Mindoro, Filipina, mereka mengaku kini harus memacu kapal hingga 40 kilometer dari tepi pantai dan menghabiskan satu sampai dua minggu di laut untuk mendapatkan hasil tangkapan sepadan dengan 3-7 hari melaut di masa lalu.
Pemerintah Indonesia mengumumkan pengurangan kuota tangkapan tuna madidihang dan cakalang di wilayah perairan kepulauan hingga 10% untuk tiga tahun mendatang. Hal ini dilakukan sebagai implementasi pendekatan Strategi Pemanfaatan Tuna Tropis yang telah disepakati oleh para pelaku perikanan tuna di Indonesia tahun lalu. Di sisi lain, Filipina dengan produksi tuna mencakup 10% dari total produksi perikanan nasionalnya, melakukan langkah pengelolaan tuna melalui kebijakan Strategi Pengelolaan Tuna Nasional yang menjadi kunci untuk menyeimbangkan kebutuhan sosio-ekonomi dan perikanan berkelanjutan.
Meski 43% produksi tuna madidihang di WCPO bersumber dari perikanan kepulauan, sebagian besar hasil produksinya (57%) beredar di luar wilayah perairan kepulauan WCPO. Hal ini membuat strategi panen yang diselaraskan secara regional menjadi sangat penting, agar stok tuna sirip kuning di WCPO dapat dikelola dengan efektif.
Didukung oleh WWF dan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, rangkaian dialog ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam menyamakan pemahaman akan tujuan, tantangan, dan ambisi kebijakan pengelolaan tuna tropis masing-masing negara. Koalisi informal ini akan terus menggawangi diskusi antara Indonesia, Filipina, dan Vietnam dalam mempererat komitmen dan kerja sama regional di Western Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).
"Koalisi tiga negara ini merupakan wadah yang penting untuk mendiskusikan posisi masing-masing negara dalam pengelolaan stok perikanan tuna di wilayah ini, mengingat ketiga negara merupakan negara kepulauan dan berkembang. Dengan bekerja sama, kita dapat mengidentifikasi isu-isu penting untuk mengambil langkah dan diskusi bersama di level WCPFC," ujar Joeren Yleana, Pengawas Akuakultur Bureau Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Filipina.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!