"Kiai" Cabul Pendiri Ponpes di Pati Terancam 15 Tahun Penjara

VISI.NEWS | PATI - Kasus dugaan kekerasan seksual yang mengguncang dunia pesantren di Pati memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan pendiri pondok pesantren berinisial AS (51) sebagai tersangka pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap santriwati.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah keterangan korban dan saksi yang mengungkap dugaan praktik pelecehan seksual yang berlangsung selama bertahun-tahun di lingkungan ponpes tersebut.

Kapolresta Pati, Jaka Wahyudi, mengatakan AS dijerat dengan tiga pasal sekaligus terkait pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak.

“Pasal yang disangkakan terkait dengan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak,” ujar Jaka, Jumat (8/5/2026).

AS dijerat Pasal 76 huruf E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Tak hanya itu, polisi juga menjerat AS menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara, serta Pasal 418 KUHP tentang persetubuhan anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Korban Didoktrin, Baru Berani Bicara Setelah Lulus

Polisi mengungkap modus yang digunakan tersangka untuk mengendalikan korban. AS disebut mendoktrin para santriwati bahwa murid wajib menuruti seluruh perintah guru atau pengasuh pesantren.

Akibat tekanan psikologis tersebut, korban memilih diam selama masih mondok di pesantren. Mereka baru berani melapor setelah keluar dan lulus dari lingkungan ponpes.

Kesaksian mengejutkan juga datang dari seorang mantan pegawai ponpes berinisial K yang bekerja di sana selama sekitar 10 tahun, sejak 2008 hingga 2018.

Di hadapan wartawan bersama Hotman Paris Hutapea di Jakarta, K mengaku sering melihat santriwati bergantian menginap di kamar AS hingga pagi hari.

“Selama di pondok itu sering gitu, menginap sama anak-anak gonta-ganti,” ujar K.

Menurutnya, warga sekitar bahkan pernah melakukan aksi protes pada 2008 terkait dugaan pelecehan seksual dan kasus kehamilan yang disebut berujung pengguguran.

Namun dugaan perilaku menyimpang itu disebut tidak berhenti. AS bahkan sempat tinggal di rumah kontrakan selama beberapa tahun dan disebut kerap didatangi perempuan bergantian, mayoritas masih usia SMA.

K juga mengaku pernah menganggap AS sebagai sosok ulama yang sangat religius dan dekat dengan Tuhan.

“Tapi ternyata manusia bejat,” katanya lirih.

Pemprov Jateng Janji Kawal Pendidikan Korban

Wakil Gubernur Central Java, Taj Yasin Maimoen, menegaskan pemerintah daerah akan mengawal penuh proses hukum sekaligus memastikan masa depan pendidikan korban tetap terjamin.

“Yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak dan usia sekolah. Kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah,” kata Gus Yasin di Semarang.

Pemprov Jawa Tengah juga memastikan anak-anak korban dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan akses pendidikan gratis agar trauma yang dialami tidak menghancurkan masa depan mereka.

Selain itu, pemerintah menggandeng organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah melalui program pelatihan paralegal dan Tilik Pesantren guna memperkuat pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas publik karena dinilai mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak menimba ilmu dan membangun akhlak.

@uli