Ketua Apeksi: Smartcity Jangan Jadikan Warga Kota Seperti Robot

Berbicara tentang smartcity, Bima Aria menekankan, harus kembali ke aspek paling mendasar, yaitu efisiensi, transparansi, kolaborasi melalui kerjasama dengan komunitas kreatif, para vendor dan sebagainya, serta kontinuitas atau keberlangsungan standar pelayanan harus berlanjut terus.

"Itu tidak mudah. Kita harus merenung untuk apa para kepala daerah melakukan smartcity. Apakah untuk mengambil alih semua urusan, atau apakah untuk memastikan pemerintah mengendalikan semua urusan. Juga seberapa penting common center," tandasnya.

Dia mengajak para kepala daerah peserta pertemuan tahunan itu, untuk mendiskusikan apakah common center diperlukan. Jangan-jangan yang diperlukan colaborator center. Dalam kaitan itu, yang diperlukan bukan tempat untuk memberikan instruksi atau arahan, tetapi untuk bersama-sama menentukan masa depan kota kita, mengendalikan dan memotivasi seluruh elemen kota.

Dia menambahkan, pertanyaan mendasar lainnya adalah apa makna teknologi canggih untuk kehidupan kita. Seberapa penting pemerintah daerah mengejar target smartcity, kalau hubungan di antara warga kota terdegradasi dan ketika warga kota tinggal di kota yang serba canggih tetapi seperti robot. Karena yang terpenting menjadikan smartcity sebagai kota cerdas yang penuh cinta dan kebersamaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, mewakili Mendagri Tito Karnavian, mengemukakan, 67,1 persen penduduk akan menghuni perkotaan. Sejalan dengan itu, kualitas pelayanan di perkotaan harus terus terus ditingkatkan, karena mayoritas penduduk Indonesia akan ada di perkotaan.

"Sejalan dengan bertambahnya penduduk perkotaan, juga terjadi pertumbuhan ekonomi di perkotaan 4,1 persen per tahun. Itu laju yang tergolong cepat dibanding kota-kota di negara lain, terutama di kawasan Asia. Namun peningkatan urbanisasi menjadi tantangan bagi para wali kota untuk terus meningkatkan standar pelayanan minimal," tuturnya.

Dirjen juga mengingatkan, di tengah bertumbuhnya perkotaan perkembangan kesejahteraan di Indonesia lebih lambat dibandingkan pertumbuhan urbanisasi. Pemerataan belum dirasakan masyarakat di setiap kota, sehingga untuk mengatasinya diperlukan walikota yang berwatak champion.