Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Nonsubsidi per 1 April 2026

VISI.NEWS | JAKARTA - Pertamina membantah dokumen yang beredar di media sosial yang memuat perkiraan kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai Rabu (1/4/2026), termasuk proyeksi harga Pertamax yang naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan dokumen bertanda rahasia yang beredar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," kata Baron, dikutip dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Baron meminta masyarakat mencari informasi harga BBM yang valid melalui saluran resmi Pertamina.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan mekanisme harga BBM nonsubsidi sudah diatur dalam regulasi dan mengikuti pergerakan harga energi di pasar global.

"Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar," kata Bahlil usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Isi Dokumen yang Dibantah Pertamina

Wacana kenaikan BBM nonsubsidi bermula dari beredarnya dokumen bertanda rahasia yang memuat perkiraan harga jual eceran BBM nonsubsidi April 2026.

Dokumen itu memperkirakan kenaikan signifikan pada seluruh jenis BBM nonsubsidi Pertamina:

- Pertamax: naik Rp5.550 per liter dari Rp12.300 menjadi Rp17.850 - Pertamax Green 95: naik Rp6.250 per liter dari Rp12.900 menjadi Rp19.150 - Pertamax Turbo: naik Rp6.350 per liter dari Rp13.100 menjadi Rp19.450 - Pertamina Dex: naik Rp9.450 per liter dari Rp14.500 menjadi Rp23.950 - Dexlite: naik Rp9.450 per liter dari Rp14.200 menjadi Rp23.650

Dokumen itu menyebut kenaikan terjadi seiring lonjakan harga minyak dunia akibat situasi perang yang menyebabkan gangguan pasokan di Selat Hormuz.

Bahlil menjelaskan BBM nonsubsidi seperti RON 95 dan RON 98 digunakan kelompok masyarakat mampu dan sektor usaha, sehingga perubahan harganya tidak menjadi beban negara.

"Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampu. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali," ujarnya.

Soal BBM subsidi, Bahlil memastikan keputusannya berada langsung di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.

"Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat," ujarnya. @desi