Kementerian PPN/Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025 – 2045

Sementara itu, Guru Besar Katolik Widya Mandala Surabaya, Anita Lie mendukung penempatan isu pendidikan berkualitas yang merata menjadi bagian dari transformasi sosial.

Ia mengatakan pendidikan memegang peran penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Penanganan permasalahan pendidikan harus terintegrasi dengan penanganan permasalahan di sektor lainnya seperti kesehatan dan perlindungan sosial. Kemudian, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Pendidikan Non-Formal Pengurus Pusat Muhammadiyah, Alpha Amirrachman, mendorong Kementerian PPN/Bappenas menggunakan Human Capital Index (HCI) sebagai salah satu indikator RPJPN 2025-2045.

HCI akan menunjukkan perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan di suatu negara yang mampu membentuk produktivitas pekerja generasi selanjutnya. HCI dihitung berdasarkan komponen tingkat kematian dan stunting anak di bawah lima tahun, kuantitas dan kualitas pendidikan, serta kemampuan bertahan hidup saat dewasa.

Anggota Ikatan Guru Tunanetra Inklusif (IGTI) Fidi Adri Rukmana mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas karena melibatkan kelompok disabilitas dalam pembahasan rancangan awal RPJPN 2025-2045.

Ia mengatakan forum konsultasi publik seperti ini memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Ia mengusulkan agar RPJPN lebih inklusif di bidang pendidikan, baik kepada siswa maupun guru yang memiliki disabilitas. RPJPN yang inklusif akan menumbuhkan support system yang mendukung kelompok disabilitas.

“Support system yang inklusif membutuhkan payung hukum,” pungkasnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 ini diikuti ratusan peserta baik secara luring maupun daring. Peserta berasal dari unsur akademisi, praktisi pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Rencananya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 akan diselenggarakan juga di Wilayah Indonesia Tengah dan Wilayah Indonesia Timur sehingga masukan lebih komprehensif dan berbasis kondisi kewilayahan. @nia