Kemendagri Dituding Intervensi PSU Tasik, Ini Penjelasan Bima Arya

VISI.NEWS | JAKARTA - Isu dugaan cawe-cawe Kemendagri dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tasikmalaya ramai dibahas. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya akhirnya angkat bicara. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Bima menjelaskan bahwa kehadiran tim Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri ke Tasik bukan untuk intervensi, melainkan merespons laporan masyarakat soal dugaan penyalahgunaan APBD dan fasilitas negara. "Jadi rasanya soal anggaran itu tidak kita biarkan, kita maksimalkan seminimalisir mungkin," ujar Bima, Senin (5/5/2025). Ia bahkan menyebut sudah turun langsung ke Tasik tanggal 20 Maret lalu untuk menegaskan netralitas birokrasi di hadapan forkopimda. Bima juga mengungkap bahwa laporan warga tersebut tidak ditindaklanjuti oleh inspektorat daerah, sehingga Kemendagri merasa perlu mengirim tim untuk klarifikasi. Bukan audit menyeluruh atau pemanggilan banyak pihak seperti yang dikhawatirkan. Menariknya, Kemendagri juga menemukan adanya hubungan kekerabatan antara pejabat inspektorat daerah dengan salah satu pasangan calon. Maka dari itu, pihak pusat mengingatkan agar Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya bersikap netral dan proaktif. "Karena itu, Inspektorat (Kemendagri) mengingatkan agar Inspektorat di Tasik bersikap proaktif dan menjaga prinsip netralitas. Jadi konteksnya adalah klarifikasi. Jadi bukan tim yang diturunkan khusus untuk melakukan pemeriksaan, memanggil banyak pihak, tetapi fokus kepada inspektorat di Tasik karena aduan warga aduan publik," ujar dia. Sebelumnya, anggota DPR RI dari PDIP, Deddy Sitorus, sempat mempertanyakan kehadiran Irjen Kemendagri yang disebut melakukan audit terhadap seluruh OPD di Tasik. Ia menilai langkah itu janggal dan meminta agar tak terulang di daerah lain, kecuali memang berlaku merata se-Indonesia. @ffr