Prabowo ke Lokasi Gempa NTT, Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi 26 Aug 2026 Melchias Markus Mekeng Ingatkan Risiko Salah Sasaran Pembatasan Pertalite Berbasis Desil 26 Aug 2026 Bank Mandiri Sampaikan Permintaan Maaf, Rekening Botok Dibuka 26 Aug 2026 TPA Cioray Tasikmalaya Terbakar, Lima Hektare Terdampak 26 Aug 2026 Satu dari Tiga Korban Pantai Karangpapak Ditemukan Meninggal 26 Aug 2026 Hadiri Pesta Biru, Farhan, "Kalau lihat dari pemain, optimis pisan" 26 Aug 2026 UAJY Raih Hibah United Board 2026, Bersama AMSI Perkuat Jurnalisme Biodiversitas 26 Aug 2026 7 Tempat Makan Enak Dekat Stasiun Padalarang 26 Aug 2026 Pendakian Gunung Lincing Malang Ditutup akibat Kebakaran Hutan 26 Aug 2026 Pendaftaran TKA SMA 2026 Dibuka hingga 27 September, Ini Syaratnya 26 Aug 2026 Prabowo ke Lokasi Gempa NTT, Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi 26 Aug 2026 Melchias Markus Mekeng Ingatkan Risiko Salah Sasaran Pembatasan Pertalite Berbasis Desil 26 Aug 2026 Bank Mandiri Sampaikan Permintaan Maaf, Rekening Botok Dibuka 26 Aug 2026 TPA Cioray Tasikmalaya Terbakar, Lima Hektare Terdampak 26 Aug 2026 Satu dari Tiga Korban Pantai Karangpapak Ditemukan Meninggal 26 Aug 2026 Hadiri Pesta Biru, Farhan, "Kalau lihat dari pemain, optimis pisan" 26 Aug 2026 UAJY Raih Hibah United Board 2026, Bersama AMSI Perkuat Jurnalisme Biodiversitas 26 Aug 2026 7 Tempat Makan Enak Dekat Stasiun Padalarang 26 Aug 2026 Pendakian Gunung Lincing Malang Ditutup akibat Kebakaran Hutan 26 Aug 2026 Pendaftaran TKA SMA 2026 Dibuka hingga 27 September, Ini Syaratnya 26 Aug 2026

Kebijakan LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan: Perlu Transparansi dan Pendekatan yang Tepat

Desi Rossilawati
Rabu, 27 Agustus 2025 | 20:00 WIB
Bagikan
Kebijakan LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan: Perlu Transparansi dan Pendekatan yang Tepat
VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana pemerintah yang akan mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pembelian LPG 3 kilogram bersubsidi mulai tahun depan. Ia menegaskan, kebijakan tersebut perlu melalui kajian yang matang dan lintas sektor agar tidak menimbulkan persoalan teknis maupun sosial di kemudian hari. “Kami mendukung upaya pemerintah untuk memastikan subsidi energi, termasuk LPG 3 kg, dapat disalurkan tepat sasaran. Maka dari itu, kajian yang menyeluruh dan lintas sektor menjadi sangat penting, agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan teknis maupun masalah sosial di kemudian hari,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025) Puan menekankan, DPR siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut. Ia juga menyoroti masih banyaknya penyalahgunaan LPG subsidi oleh kelompok yang tidak berhak. Menurutnya, penerapan sistem berbasis NIK dapat membantu memperbaiki akurasi penyaluran, asalkan disertai pendekatan yang tepat. “Pemerintah perlu sosialisasi dengan baik kepada masyarakat mengenai alasan perubahan sistem ini, sekaligus memberikan edukasi maksimal kepada rakyat bahwa subsidi energi harus digunakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Tanpa pemahaman yang utuh dari masyarakat, kebijakan seperti ini bisa menimbulkan resistensi,” tambah Ketua DPP PDIP itu. Sementara itu, pemerintah memastikan skema ini diberlakukan untuk menata distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebut penggunaan NIK akan menjadi syarat utama pembelian LPG 3 kg mulai tahun depan. Masyarakat yang tidak terdaftar dalam sistem penerima subsidi dipastikan tidak bisa lagi membeli gas melon tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menekankan bahwa subsidi energi harus menyasar kelompok miskin dan rentan. Ia bahkan mengimbau masyarakat mampu, khususnya di desil ekonomi atas, untuk tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi. @ffr

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.