Keberadaan Kampung Haji Indonesia di Makkah Bisa Segera Terwujud

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji dan umrah Indonesia, terutama dalam hal penyediaan akomodasi yang lebih baik dan memadai di Tanah Suci.

Inpres yang ditandatangani pada 6 Agustus 2025 ini menekankan pentingnya percepatan pembangunan kawasan khusus bagi jamaah Indonesia. Presiden Prabowo menginstruksikan agar pembangunan tersebut dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia.

"Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi," demikian penegasan Presiden dalam Inpres tersebut yang dikutip NU Online pada Jumat (19/9/2025).

Pembangunan Kampung Haji Indonesia ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan melibatkan sejumlah kementerian dan badan negara yang mendapat mandat khusus. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian Keuangan diminta untuk memberikan dukungan fiskal, termasuk pembiayaan dan insentif perpajakan, guna mendukung keberlanjutan pembangunan tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri berperan dalam mengawal diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi, mengatur aspek hukum internasional, serta memfasilitasi kerja sama dengan otoritas terkait.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi, melalui Danantara, akan bertanggung jawab dalam menghadirkan mitra investasi serta mengurus perizinan pembangunan dengan otoritas Arab Saudi. Danantara juga berperan sebagai pelaksana utama dalam perencanaan, pembentukan perusahaan patungan, serta penunjukan konsultan dan kontraktor. Selain itu, BPKH akan berfokus pada pendanaan dan kemitraan dengan Danantara dan Kementerian Haji dan Umrah.