Kata PCO Usulan Pendidikan di Barak Militer Ala Dedi Mulyadi Masih Perlu Dikaji Sebelum Diterapkan Secara Nasional

Hasan menambahkan pemerintah juga akan mengkaji efektivitas kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi tersebut.

"Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti, kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu. Tapi, jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurut Pigai, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di seluruh Indonesia.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai dalam keterangannya.

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab, kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

Di samping itu, Pigai melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dengan dalih, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai. @desi