Kata PCO Usulan Pendidikan di Barak Militer Ala Dedi Mulyadi Masih Perlu Dikaji Sebelum Diterapkan Secara Nasional

VISI.NEWS | JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, enggan banyak berkomentar soal adanya usulan agar pengiriman siswa bermasalah ke barak militer digelar secara nasional.

"Saya belum mengetahui informasi seperti ini, jadi kita harus cek dulu sebelum bisa menjawab. Mungkin saya harus periksa dulu diskusinya seperti apa," ujar Hasan dikutip dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Hasan mengatakan usulan yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga sudah berjalan di daerah tersebut.

Oleh karena itu, Hasan mengajak agar semua pihak memantau pelaksanaan pendidikan di barak militer tersebut.

"Lebih baik teman-teman cek, terpenuhi enggak hak anak-anak di sana, pembinaannya sukses atau tidak, ada hal-hal yang dilanggar misalnya dari pembinaan tersebut dan itu pun saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan, harus ada persetujuan orang tua kan," kata Hasan.

"Kalau orang tuanya enggak setuju, enggak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama. Kita kritisi sama-sama," lanjutnya.

Lebih lanjut, Hasan mengajak publik tidak antipati atas inisiatif yang muncul, termasuk soal usulan Dedi Mulyadi.

"Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati. Tapi kritisi secara bersama-sama ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi enggak dari pola-pola pendidikan semacam itu," katanya.

Hasan menambahkan pemerintah juga akan mengkaji efektivitas kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi tersebut.

"Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti, kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu. Tapi, jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurut Pigai, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di seluruh Indonesia.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai dalam keterangannya.

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab, kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

Di samping itu, Pigai melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dengan dalih, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai. @desi