Kang Dedi Tindaklanjuti Serius Polemik Dana Rp4,1 Triliun

VISI.NEWS | BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menanggapi serius isu yang mencuat terkait dugaan dana pemerintah daerah senilai Rp4,1 triliun yang disebut-sebut mengendap dalam bentuk deposito. Dalam pernyataan resminya yang dirilis melalui akun media sosial @dedimulyadi71, Kang Dedi menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan tuntas.

Ia menjelaskan akan melakukan sejumlah langkah konkret demi menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kang Dedi menyebut polemik ini tak boleh dibiarkan berlarut, karena menyangkut kredibilitas Pemprov Jabar di mata publik dan pemerintah pusat.

Langkah pertama yang akan diambil adalah memanggil seluruh pejabat terkait dalam struktur Pemprov Jabar. Dalam forum internal itu, Dedi akan meminta klarifikasi langsung apakah data yang selama ini dilaporkan kepada publik dan pemerintah pusat benar-benar valid dan jujur. “Ini bukan soal angka semata, ini soal kejujuran birokrasi,” tegasnya.

Langkah kedua, Kang Dedi berencana mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan verifikasi silang terhadap data yang beredar. Ia ingin memastikan kesesuaian antara data milik provinsi dan database yang tercatat di pusat. Menurutnya, sinkronisasi semacam ini penting agar tidak terjadi simpang siur informasi.

Langkah ketiga adalah klarifikasi ke Bank Indonesia. Gubernur Dedi menilai penting untuk menelusuri sumber data yang menyebut adanya dana mengendap dalam bentuk deposito. Ia ingin memastikan apakah data tersebut berasal dari laporan keuangan yang sah, atau justru terjadi kesalahan klasifikasi.

“Saya ingin semua ini dibuka secara terang. Kalau memang benar ada yang menyimpan dana daerah dalam bentuk deposito secara tidak sah, akan saya tindak tegas,” kata Dedi dalam video tersebut. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, Kang Dedi menyatakan siap memberhentikan siapa pun di jajarannya yang terbukti tidak jujur, menyembunyikan data, atau tidak menjaga integritas pengelolaan keuangan. “Dari Sekda, Kepala Badan Pengelola Keuangan, sampai Kepala Bapenda, kalau tidak berintegritas, maka tidak pantas berada di pemerintahan ini,” ujarnya tegas.