Junta Myanmar Janjikan Pemilu Akhir 2025, Oposisi Ragukan Keabsahannya

VISI.NEWS | MYANMAR - Junta militer Myanmar mengumumkan bahwa pemilu nasional akan diselenggarakan pada Desember 2025 atau Januari 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam laporan resmi yang dipublikasikan oleh media negara pada Sabtu (8/3/2025). Ini adalah pertama kalinya junta memberikan kerangka waktu spesifik terkait pemilu yang telah lama dijanjikan sejak mereka merebut kekuasaan dalam kudeta militer 2021 terhadap pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu protes besar-besaran, yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata melawan junta di berbagai wilayah Myanmar. Meskipun Jenderal Min Aung Hlaing berulang kali berjanji untuk menggelar pemilu, pemerintahannya justru terus memperpanjang status darurat karena tekanan dari kelompok oposisi anti-junta yang semakin menguat. Banyak pihak meragukan kredibilitas pemilu ini, menganggapnya sebagai upaya junta mempertahankan kekuasaan dengan cara lain. Saat ini, puluhan partai politik telah dilarang, sementara junta juga kehilangan kendali atas banyak wilayah di Myanmar. Meski begitu, Min Aung Hlaing mengklaim bahwa 53 partai telah mendaftar untuk mengikuti pemilu mendatang. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan kontrol junta terhadap wilayah Myanmar. Menurut laporan sensus 2023, junta hanya berhasil melakukan pendataan pemilih di 145 dari 330 kota, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Myanmar berada di luar kendali mereka. Selain itu, pemilu ini berpotensi memicu eskalasi kekerasan. Baik militer maupun kelompok oposisi terus bersaing merebut wilayah strategis, menyebabkan perekonomian Myanmar terpuruk dan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi akibat konflik berkepanjangan. Meskipun junta berjanji akan menggelar pemilu 'secepat mungkin', banyak pihak tetap skeptis dan mempertanyakan apakah pemilu ini benar-benar akan membawa perubahan atau sekadar memperpanjang kekuasaan militer di Myanmar. @ffr