DALAM perdebatan
sejarah Indonesia, suara kaum sarungan—terutama kalangan Nahdlatul
Ulama (
NU)—sering kali terpinggirkan. Munculnya kekecewaan dari kalangan
Muslim modernis, seperti
Muhammadiyah, serta kalangan sosialis, terhadap
kepemimpinan Presiden Jokowi, merefleksikan pengabaian terhadap kontribusi mereka dalam perjuangan
kemerdekaan.
Sejarah mencatat,
pertempuran 10 November 1945 di
Surabaya tidak lepas dari
peran resolusi
jihad yang dikeluarkan oleh PBNU. Namun, banyak yang meragukan keberadaan
fatwa tersebut, termasuk beberapa sejarawan. Prof. Ruslan Abdul Gani, yang terlibat langsung, bahkan menyebutnya tidak ada dalam catatan sejarah.
Bung Tomo, yang terkenal dengan pidato semangatnya, tidak menyebutkan resolusi jihad dalam
buku-bukunya. Hal ini semakin menguatkan persepsi bahwa kontribusi NU diabaikan. Sebuah
seminar nasional
di Jakarta pada 2014 menyimpulkan bahwa NU tidak memiliki andil dalam kemerdekaan Indonesia, sebuah pernyataan yang mencerminkan stigma negatif terhadap
pesantren.
Gus Dur,
mantan presiden dan tokoh NU, mengonfirmasi bahwa sejarah
kiai dan ulama telah lama berusaha disingkirkan. Pada peringatan 45 tahun pertempuran 10 November,
sosok pahlawan yang diangkat justru dari kalangan terpelajar dan sosialis,
bukan dari pesantren.
Menanggapi hal ini, Gus Dur melakukan
klarifikasi dan menyadari bahwa sejarah selalu dipenuhi dengan narasi yang berulang. Ia menyoroti bahwa yang dianggap bodoh, seringkali ditulis sebagai pahlawan, sementara jasa kiai dan
santri justru dilupakan.
Untuk mengatasi stigma tersebut, Gus Dur memulai kaderisasi di kalangan
anak muda NU. Mereka diajarkan mengenai analisis
sosial dan sejarah untuk mengubah
pandangan masyarakat. Dr. H. Agus Sunyoto, yang terlibat dalam kaderisasi ini, menyatakan bahwa pemahaman tentang sejarah
penting untuk menghapus stigma tersebut.
Penemuan sejarawan asing, seperti Frederik Anderson, menunjukkan bahwa resolusi jihad PBNU memang ada dan diakui secara
internasional. Ini membuktikan bahwa sejarah tidak seharusnya dibungkam oleh narasi yang merendahkan.
Fakta bahwa pada awal kemerdekaan, tentara Indonesia belum terbentuk sepenuhnya, menunjukkan bahwa kiai dan santri menjadi garda terdepan. Mereka berjuang tanpa imbalan, dan banyak
pemimpin TKR (Tentara
Keamanan Rakyat) berasal dari kalangan pesantren.
Namun, kontribusi ini tidak pernah tercatat dalam buku sejarah yang diajarkan di
sekolah. Hal ini menciptakan kesan bahwa kiai dan santri tidak berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Seperti diungkapkan oleh Agus Sunyoto, sejarah ini telah dimanipulasi.
Bahkan, selama pertempuran 10 November, masyarakat Surabaya dipicu untuk berjuang oleh seruan jihad yang disampaikan oleh kiai-kiai. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari menjadi titik balik yang menyatukan masyarakat dalam menghadapi penjajah.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa tanpa
dukungan dan partisipasi kiai dan santri, perjuangan kemerdekaan Indonesia mungkin tidak akan sekuat itu. Mereka bukan hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keselamatan bangsa.
Sayangnya, setelah kemerdekaan, peran kiai dan santri masih terus dipinggirkan. Pengorbanan mereka sering kali tidak diakui, meskipun banyak dari mereka yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan.
Gus Dur mengingatkan kita bahwa sejarah adalah tentang siapa yang menulisnya. Tanpa upaya untuk mengakui dan menghargai kontribusi kaum sarungan, sejarah kita akan tetap cacat. Maka penting bagi
generasi muda untuk terus mengupayakan kebenaran dan mengingat jasa para kiai dan santri dalam perjuangan kemerdekaan.
Pada akhirnya, jerih payah kaum sarungan harus diingat dan dihargai, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai pengingat bahwa perjuangan mereka masih relevan hingga
hari ini.***
