Jagokan Anies, Gerakan Rakyat Resmi Naik Kelas Jadi Partai

VISI.NEWS | JAKARTA - Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat resmi mengambil langkah politik paling menentukan dengan mendeklarasikan pendirian Partai Gerakan Rakyat. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2026), sekaligus menandai transformasi gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal.

Keputusan bersejarah tersebut diambil melalui mekanisme pemungutan suara digital menggunakan platform e-musyawarah.gerakanrakyat.org. Dari total 403 anggota yang menggunakan hak suaranya, sebanyak 395 orang menyatakan setuju dan hanya delapan yang menolak. Hasil ini memperlihatkan dukungan mayoritas mutlak terhadap perubahan arah organisasi menjadi partai politik.

Pemungutan suara dilakukan secara terbatas dan hanya dapat diikuti oleh anggota resmi yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) serta terdaftar dalam sistem Daftar Nomor Anggota Gerakan Rakyat (DNAGR). Skema ini disebut sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

Dalam pleno Rakernas yang dihadiri 511 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 402 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pakar, serta jajaran pengurus pusat, Sahrin Hamid secara mufakat ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026–2030.

Dalam pidato perdananya sebagai ketua umum, Sahrin secara terbuka menyebut nama Anies Rasyid Baswedan sebagai tokoh inspiratif yang menjadi rujukan nilai dan gagasan perjuangan partai. Ia menilai kondisi politik nasional saat ini terlalu elitis dan menjauh dari aspirasi rakyat. “Keadilan dan kesetaraan yang selama ini diperjuangkan oleh Anies Rasyid Baswedan tidak lagi berhenti sebagai perjuangan personal, tetapi kini menjadi perjuangan institusional melalui Partai Gerakan Rakyat,” tegas Sahrin.

Sahrin juga menekankan bahwa partai ini dibangun di atas semangat gotong royong, bukan sokongan oligarki. Ia menyebut seluruh aktivitas Gerakan Rakyat sejak 2023 hingga 2026 dibiayai secara swadaya oleh anggota. Menurutnya, model ini menjadi bukti bahwa kekuatan rakyat dapat menjadi fondasi utama partai tanpa bergantung pada dinasti politik maupun pemodal besar.