Iuran Board of Peace Tuai Pro-Kontra, Lia Istifhama Minta Presiden Lakukan Kajian Mendalam

VISI.NEWS | JAKARTA - Wacana iuran keanggotaan Indonesia sebesar sekitar Rp16,7 triliun dalam Board of Peace (BoP) memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi membantu forum internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sementara kondisi ekonomi dan sosial di negara penggagasnya sendiri dinilai masih menghadapi banyak persoalan.

Isu tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia meminta Presiden Prabowo Subianto mencermati secara serius dinamika pro dan kontra terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Menurutnya, perbedaan pandangan di tengah masyarakat harus dijadikan bahan pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Pro dan kontra yang berkembang tidak bisa hanya dilihat dari sisi dukungan. Suara yang menolak juga perlu dibaca sebagai bagian dari aspirasi publik dalam sistem demokrasi,” ujar Lia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Ning Lia yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menilai, respons publik tersebut berkaitan erat dengan posisi strategis Indonesia di mata internasional, khususnya dalam isu perdamaian pasca konflik Palestina yang selama ini menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia.

Ning Lia menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace tidak boleh mengaburkan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya petisi di platform Change.org yang mendesak Presiden Prabowo menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace.

Menurut Ning Lia, petisi tersebut mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat terhadap rekam jejak dan kebijakan luar negeri Donald Trump yang selama ini kerap menuai kontroversi.