Isu Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Jabar, Ahamad : Mungkin Ada Tiga Wilayah Yang Jadi Opsi Pak Gubernur, Mana Saja ?

VISI.NEWS | BANDUNG - Isu pemindahan ibu kota Jawa Barat (Jabar) kembali mencuat usai Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan hasil pembicaraan dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Menurut Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar, Ahmad Hidayat mengatakan, pembicaraan itu disampaikan usai meninjau Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

"Inti perbincangannya adalah Pemerintah Pemprov Jabar memutuskan, Tegalluar akan menjadi opsi pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru," katanya.

Selain Tegalluar, lanjut Ahmad, ada dua lokasi lain yang menjadi calon pengganti Kota Bandung, dua lokasi tersebut adalah Walini dan Kertajati, namun, Tegalluar menjadi opsi utama.

"Hal ini seiring dengan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bocoran dari pak Gubernur Ridwan Kamil lokasinya disini (Tegalluar) paling besar peluangnya," ujarnya.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar seperti di Malaysia. Ibu Kota Negeri Jiran itu tetap di Kuala Lumpur, tetapi pusat pemerintahannya berada di Putrajaya, hal itu menjadi kejelasan soal nasib Kota Bandung, tetap sebagai ibu kota Jabar.

"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan, jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," ungkap Ahmad.

Hanya saja, itu semua baru rencana awal dan masih perlu kajian lebih dalam dan restu dari berbagai pihak untuk memindahkan pusat pemerintahan Jabar, nantinya satu dari tiga kawasan di Jabar menjadi kota modern baru yang akan bersanding dengan Kota Bandung.