Istana Klaim Diplomasi Prabowo Dongkrak Investasi Besar
Presiden Prabowo Subianto./visi.news/Kantor Staf Presiden
VISI.NEWS | JAKARTA - Pemerintah memberikan pembelaan terhadap tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dengan menekankan manfaat ekonomi dan strategis yang diklaim telah diperoleh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di tengah munculnya kritik mengenai frekuensi perjalanan internasional presiden.
Menurut Teddy, kunjungan luar negeri yang dilakukan Prabowo bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan menarik investasi ke Indonesia. Ia menyebut total investasi yang masuk ke Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir mencapai Rp2.430 triliun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal.
"Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp 2.430 triliun, itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp 575 triliun," kata Teddy.
Dalam konteks diplomasi ekonomi, pemerintah menilai keterlibatan langsung presiden dalam berbagai pertemuan internasional mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas peluang kerja sama strategis. Teddy juga mengaitkan sejumlah capaian lain dengan aktivitas diplomasi tersebut, termasuk keanggotaan Indonesia di BRICS serta berbagai kerja sama internasional yang disebut menguntungkan kepentingan nasional.
"Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman," ucap dia.
Selain itu, Teddy menyinggung tercapainya tarif nol persen di Uni Eropa yang menurutnya menjadi salah satu hasil penting diplomasi Indonesia. Ia juga menyoroti penguatan kerja sama pertahanan dengan sejumlah negara serta rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi.
Pernyataan Istana ini sekaligus menjadi respons terhadap kritik yang menilai frekuensi perjalanan luar negeri presiden terlalu tinggi. Pemerintah menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk mendukung kepentingan ekonomi, diplomasi, dan posisi strategis Indonesia di tingkat global.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!