Indonesia dan ASEAN Siapkan Langkah Hadapi Tarif Dagang Baru AS

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama negara-negara ASEAN sedang menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi kebijakan tarif perdagangan baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan ini menetapkan tarif timbal balik sebesar 32% bagi Indonesia, yang berpotensi berdampak signifikan terhadap ekspor nasional. Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN, untuk membahas kemungkinan langkah bersama dalam merespons kebijakan tersebut. "Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS," demikian pernyataan Kemlu RI. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif resiprokal dengan persentase yang berbeda bagi masing-masing negara ASEAN, sebagai berikut:

• Indonesia: 32%
• Malaysia: 24%
• Vietnam: 46%
• Kamboja: 49%
• Singapura: 10%
• Filipina: 17%
• Thailand: 36%
• Laos: 48%
• Brunei: 24%
• Timor Leste: 10%

Pemerintah menilai kebijakan tarif ini dapat berdampak pada sektor perdagangan Indonesia, terutama dalam industri elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan dan kelautan. Selain berkoordinasi dengan ASEAN, Pemerintah Indonesia juga akan mengadakan perundingan langsung dengan AS untuk mencari solusi terbaik. Delegasi tingkat tinggi akan dikirim ke Washington DC guna melakukan negosiasi dengan pihak AS. Kemlu RI menegaskan bahwa negosiasi ini akan fokus pada berbagai isu yang menjadi perhatian Pemerintah AS, termasuk yang tertuang dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative. Dalam pernyataan Kemlu RI, Pemerintah akan terus berupaya menjaga daya saing ekspor nasional dan memastikan kebijakan perdagangan yang adil bagi Indonesia di kancah global. Sementara itu, Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif tarif baru ini terhadap sektor perdagangan dan industri dalam negeri. @ffr