Impor 105 Ribu Pikap dari India Diprotes DPR, Firman: Jangan Khianati Produksi Dalam Negeri

Ia juga menyoroti potensi kecurigaan publik apabila kebijakan impor tersebut tidak disertai penjelasan terbuka dan rasional.

Menurut Firman, pemerintah wajib memaparkan dasar ekonomi dan teknis keputusan itu secara transparan.

“Kalau tidak dijelaskan secara gamblang, wajar publik bertanya: apakah ada lobi industri tertentu, kepentingan jangka pendek, atau pertimbangan lain yang tidak disampaikan? Pemerintah harus terbuka,” katanya.

Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman menegaskan BUMN semestinya menjadi lokomotif penguatan industri nasional, bukan justru membuka ruang impor yang bisa menggerus ekosistem otomotif dalam negeri.

Ia mendorong agar kebutuhan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih dipenuhi melalui produksi nasional.

“BUMN harus berpihak pada industri dalam negeri. Kalau tidak ada alasan mendesak dan rasional, Presiden harus mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor ini,” tandasnya.

Firman memastikan DPR akan mencermati kebijakan tersebut secara ketat. Ia mengingatkan bahwa industri otomotif menyangkut jutaan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi jangka panjang bangsa.

“Keputusan strategis tidak boleh didasarkan pada kepentingan sesaat. Negara harus hadir melindungi industri nasional dan tenaga kerja kita,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah itu. @givary