Ijeck: Pembangunan Infrastruktur di Sumut Harus Direncanakan Secara Matang

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara harus dilandasi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang matang.

Politisi yang akrab disapa Ijeck tersebut mengatakan bila perencanaan tersebut, hendaknya, bukan sekadar pembangunan fisik jangka pendek yang berpotensi membebani anggaran negara di masa depan.

Menurutnya, ke depan APBN akan semakin banyak terserap bukan hanya untuk membangun, tetapi untuk merawat infrastruktur yang belum tentu memiliki daya tahan dan manfaat jangka panjang apabila sejak awal tidak direncanakan dengan tepat.

“Akhirnya nanti anggaran kita akan banyak habis bukan hanya untuk pembangunan, tetapi untuk perawatan. Dan belum tentu juga infrastruktur itu bisa bertahan lama kalau perencanaannya tidak berpikir jauh ke depan,” kata Ijeck melalui keterangan yang diterima, Senin (2/02/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menekankan bahwa Sumatra Utara memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat, yang secara langsung menopang perekonomian nasional.

Untuk itu, Ijeck menegaskan bila APBN harus benar-benar hadir dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan setiap daerah, khususnya Sumatera Utara.

Legislator Dapil Sumut I ini pun menyampaikan bahwa keberadaan dua anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara merupakan kekuatan untuk mengawal pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah saat ini di Komisi V DPR RI ada dua anggota DPR dari Sumatera Utara. Kami bersama-sama ingin memastikan bahwa keberadaan kami di Komisi V benar-benar bermanfaat, dan APBN itu bisa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan di Sumatera Utara,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa perjuangan tersebut bukan semata-mata memikirkan daerah pemilihan, melainkan untuk kepentingan Sumatera Utara secara keseluruhan, mengingat berbagai persoalan kronis yang selama ini belum tertangani secara tuntas.

“Ini bukan hanya soal dapil. Kita memikirkan Sumatera Utara secara menyeluruh. Isu banjir dan kemacetan sudah lama menjadi masalah serius, terutama di kota-kota besar seperti Medan. Ini harus dijawab dengan kebijakan pembangunan yang tepat,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Ijeck juga melontarkan tentang desain Underpass Gatot Subroto, yang menurutnya kurang tepat jika dilihat dari perspektif kebutuhan jangka panjang.

Ia menilai bahwa solusi underpass tidak seharusnya menjadi pilihan utama, terlebih di kawasan perkotaan dengan pertumbuhan volume kendaraan yang terus meningkat. Menurutnya, desain awal berupa flyover justru lebih rasional dan berkelanjutan.

“Kalau secara kemacetan, ini mungkin dianggap solusi. Tapi saya kritik secara tegas, seharusnya dari awal ini flyover, bukan underpass. Flyover memungkinkan pertumbuhan badan jalan ke atas. Di negara-negara maju, jalan itu bertingkat,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan perubahan desain proyek yang awalnya direncanakan sebagai flyover namun kemudian berubah menjadi underpass, dan meminta adanya penjelasan yang jelas serta transparan terkait keputusan tersebut.

“Kita berpikir jangka panjang. Pertumbuhan badan jalan ini akan terus terjadi. Kenapa desainnya berubah? Ada apa? Ini yang harus dijelaskan,” ujarnya.

Terkait persoalan pembebasan lahan, Musa Rajekshah menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dihindari dalam pembangunan infrastruktur, seiring dengan perkembangan kota dan kebutuhan mobilitas masyarakat.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat terdampak.

“Pembebasan lahan itu pasti terjadi, karena kota berkembang, jalan berkembang. Tapi pemerintah harus punya rencana tata ruang kota yang jelas dan jangka panjang. Masyarakat yang terdampak juga harus dipikirkan, ditempatkan di hunian yang lebih layak,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terkoneksi antara perencanaan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, agar manfaatnya optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Pembangunan jangka menengah dan panjang nasional harus sejalan dengan pembangunan daerah. Semuanya harus terkoneksi dengan baik. Kalau tidak, nanti yang terganggu bukan hanya lalu lintas, tapi ekonomi kita secara keseluruhan,” tutupnya. @givary