Harvard Gugat Pemerintahan Trump Soal Pembekuan Dana Miliaran Dolar

VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Hubungan antara Universitas Harvard dan pemerintahan Presiden Donald Trump semakin memanas. Kali ini, Harvard resmi menggugat pemerintah federal Amerika Serikat setelah dana hibah sebesar US$ 2,3 miliar (setara Rp 37 triliun) dibekukan. Gugatan ini dilayangkan ke pengadilan federal di Massachusetts, menyusul berbagai tekanan dari pemerintah terhadap universitas bergengsi tersebut. Dalam dokumen gugatan, Harvard menuding pemerintahan Trump menyalahgunakan wewenang dengan menjadikan dana pendidikan sebagai alat tekan. "Kasus ini melibatkan upaya pemerintah untuk menggunakan pemotongan dana federal sebagai daya ungkit untuk mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan akademis di Harvard," ujar pihak Harvard dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal Massachusetts. Mereka menyebut langkah itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS dan melanggar berbagai aturan hukum federal lainnya. Perseteruan ini bermula dari tudingan Trump yang menyebut sejumlah kampus di AS, termasuk Harvard, menoleransi tindakan anti-Semitisme di tengah gelombang protes pro-Palestina yang terjadi tahun lalu. Pemerintah bahkan mendesak Harvard untuk merombak sistem penerimaan mahasiswa dan melaporkan mahasiswa asing yang ikut demonstrasi. Namun, pihak Harvard menolak permintaan tersebut. Akibatnya, pemerintah membekukan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pendidikan dan penelitian. Tak hanya itu, Trump juga telah mencabut status bebas pajak Harvard dan menyerang kampus lainnya dengan langkah serupa. Juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya Presiden Trump untuk 'menghentikan antisemitisme' dan memastikan dana publik tidak dipakai untuk mendukung diskriminasi atau kekerasan. Saat ini, Harvard bukan satu-satunya universitas yang terdampak. Sejumlah kampus lainnya juga dilaporkan mengalami pemotongan dana serupa karena dianggap tak patuh terhadap tuntutan pemerintah. @ffr