Habib Syarief Beberkan Beberapa Catatan Penting untuk Menpora

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, memberikan sejumlah catatan kepada Menpora dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menpora, Selasa (27/1/2026).

Pertama, Habib menyatakan dukungannya terhadap langkah kolaborasi lintas kementerian yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun, ia menilai kolaborasi tersebut seharusnya tidak terbatas pada tiga hingga lima kementerian saja.

Menurut Habib, pengembangan olahraga nasional idealnya melibatkan sedikitnya 12 hingga 13 kementerian, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar pembinaan atlet dan cabang olahraga berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

“Kalau kita bicara kolaborasi, jangan hanya beberapa kementerian. Saya melihat setidaknya ada 12 atau 13 kementerian yang bisa terlibat,” ujar Habib.

Catatan Kedua, Habib juga menyoroti peran BUMN yang dinilainya masih terlalu terfokus pada satu cabang olahraga, yakni voli. Ia menilai dukungan tersebut seharusnya diperluas ke cabang lain, baik voli putra maupun voli putri, serta cabang olahraga potensial lainnya.

“Kenapa BUMN hanya fokus ke voli saja? Padahal banyak cabang lain yang bisa didukung. Ini perlu pemerataan,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan kebijakan 21 cabang olahraga prioritas nasional, di mana voli pantai masuk daftar, namun voli indoor justru tidak termasuk.

Berkaca dari ajang SEA Games, Habib menilai kemunculan atlet-atlet berprestasi seperti Rizky menunjukkan bahwa potensi atlet dari lingkungan TNI dan Polri masih sangat besar dan belum tergarap optimal.

Ia mencontohkan Vietnam yang pada awal pembinaan tim nasional sepak bolanya banyak merekrut pemain dari kalangan militer.

“Ini bisa kita kaji kembali. Potensi-potensi yang masih terpendam, khususnya dari TNI dan Polri, perlu dimaksimalkan,” ujarnya.

Catatan berikutnya, Habib juga mengingatkan Kemenpora agar tidak lengah terhadap dinamika geopolitik dan pergeseran kekuatan olahraga internasional. Ia menyinggung langkah Rusia yang disebut-sebut tengah menyiapkan kompetisi tandingan Piala Dunia.

Selain itu, ia menyoroti dugaan ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan SEA Games dan ASEAN Para Games.

“Mereka menang, tapi dengan cara yang tidak objektif dan tidak menjunjung sportivitas,” kata Habib.

Di akhir pernyataannya, Habib mengkritisi belum adanya pemaparan jelas dari Kemenpora terkait rencana penyelenggaraan event olahraga internasional tahun 2026.

Ia menyinggung mundurnya Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan panjat tebing internasional 2026, serta dampak penolakan terhadap kehadiran atlet Israel yang menurutnya masih memunculkan efek hingga kini.

“Ini perlu diklarifikasi dalam waktu singkat agar tidak menimbulkan spekulasi,” pungkasnya. @givary