Gagal SNBP karena Kelalaian Sekolah, Gubernur Jabar Perjuangkan Hak Siswa

VISI.NEWS | JABAR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkomitmen dalam memperjuangkan hak siswa kelas 3 SMA/SMK di wilayahnya yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat keterlambatan sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dalam pernyataan yang diunggah melalui kanal YouTube KDM Channel pada Rabu (25/2/2025), Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meminta pertimbangan khusus bagi para siswa yang dirugikan. "Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Dikti dan berkirim surat terkait sekolah yang siswanya tidak masuk pendaftaran SNBP karena sekolah terlambat mengirimkan data. Ini bukan kelalaian siswa, tetapi pihak sekolah," ujar Dedi. Kasus ini memicu aksi protes dan demonstrasi dari sejumlah siswa di beberapa sekolah di Jawa Barat yang merasa dirugikan. Mereka kecewa karena kehilangan kesempatan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi akibat kelalaian pihak sekolah dalam mengisi PDSS. Pengisian PDSS yang seharusnya dilakukan antara 6 Januari hingga 31 Januari 2025 tidak diselesaikan tepat waktu oleh beberapa sekolah. Akibatnya, siswa dari sekolah-sekolah seperti SMAN 4 Karawang, SMKN 1 Depok, dan SMAN 1 Cileunyi tidak bisa mengikuti SNBP. Gubernur Dedi menyatakan bahwa dalam suratnya kepada Menteri, ia menyertakan daftar nama siswa yang terdampak sebagai bagian dari upaya agar masalah ini mendapatkan perhatian khusus. "Saya kirim surat langsung beserta nama-nama siswanya, semoga ada pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa tetapi pihak sekolah," tegasnya. Selain membela hak siswa terkait SNBP, Gubernur Dedi juga menegaskan kebijakan larangan study tour ke luar Jawa Barat serta segala bentuk kegiatan sekolah yang membutuhkan biaya tinggi, seperti acara perpisahan atau wisuda yang dapat membebani orang tua siswa. Menurutnya, tingginya angka pinjaman online (pinjol) di Jawa Barat sebagian disebabkan oleh biaya pendidikan. Ia tidak ingin orang tua siswa harus berutang hanya demi membiayai study tour atau kunjungan industri. “Tingginya angka pinjaman online di Jawa Barat, sebagian disebabkan oleh biaya sekolah. Tidak semua orang tua mampu membayar biaya study tour atau kunjungan industri. Jangan sampai orang tua berhutang ke bank emok atau pinjol,” ujarnya. Dedi juga menekankan bahwa acara perpisahan sebaiknya diinisiasi dan dikelola oleh siswa sendiri melalui OSIS, tanpa campur tangan pihak sekolah atau guru. @ffr