Fortusis: Praktek Ketidakjujuran Makin Merajalela di Proses Penerimaan Siswa Baru (PPDB)

VISI.NEWS | BANDUNG - Organisasi Masyarakat Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menyesalkan praktek kecurangan di proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) semakin marak terjadi di Jawa Barat.

Koordinator Fortusis Jawa Barat Dwi Subawanto menyatakan jika berbagai kecurangan semakin marak terjadi di setiap tahun. Praktek kecurangan yang kerap muncul di PPDB adalah manipulasi berbagai dokumen siswa agar bisa mendapatkan kemudahan untuk diterima di suatu sekolah.

Hal ini muncul di berbagai jalur penerimaan. Di jalur untuk siswa tidak mampu, praktek kecurangan yang terjadi biasanya berupa pemalsuan surat keterangan tidak mampu.

Di jalur untuk siswa berprestasi, praktek manipulasi yang dilakukan berupa pemalsuan berbagai sertifikat kejuaraan. Adapun praktek kecurangan yang terjadi di jalur zonasi adalah manipulasi data kependudukan contohnya berupa Suket.

Fortusis menekankan jika praktek kecurangan di jalur zonasi mendominasi jumlah pengaduan yang dilakukan oleh orang tua ke lembaganya.

“Pengaduan yang kerap muncul adalah ada siswa yang diterima di suatu sekolah padahal jarak rumahnya lebih jauh daripada siswa yang tidak diterima”, ungkap Dwi, dalam keterangannya kepada VISI.NEWS Rabu (19/07/2023).

Dwi menyebut hal ini, menunjukkan adanya dua kemungkinan kecurangan yang dilakukan. Pertama, adalah manipulasi di proses data entry yang dilakukan oleh panitia PPDB. Kedua, pemalsuan surat keterangan domisili (Suket) oleh orang tua siswa.

Dirinya menambahkan jika maraknya berbagai pelanggaran ini menunjukkan jika kecurangan di proses PPDB sudah melibatkan banyak pihak. Tidak terbatas di oknum di lingkungan dinas pendidikan atau sekolah saja, namun juga sudah melibatkan oknum aparat di sektor kependudukan.

Munculnya praktek kecurangan yang semakin masif ini bisa merupakan dampak dari pembiaran yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan maupun para penegak hukum terhadap berbagai pelanggaran di PPDB selama.

“Kecurangan di PPDB hampir selalu ada di setiap tahun, namun selama ini tidak terlihat adanya suatu usaha untuk menegakkan aturan dengan tegas,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan jika selama ini penegakkan aturan hanya menyasar sebagian kecil oknum yang melakukan pelanggaran sehingga tidak pernah memunculkan efek jera.

Dwi menegaskan jika pembiaran ini terus terjadi akan berujung pada penurunan kualitas pendidikan bagi siswa. Tidak hanya dari sisi pemahaman siswa akan materi pelajaran, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah dari sisi moral siswa.

“Informasi mengenai berbagai pelanggaran PPBD sudah cukup masif dimuat di berbagai media, tidak menutup kemungkinan sebagian informasi tersebut akan sampai ke telinga siswa. Mereka akan melihat jika sekolah tempat mereka belajar adalah tempat yang tidak menjujung tinggi kejujuran,” tegas Dwi.

Fortusis mendorong agar pemerintah terutama para kepala daerah untuk lebih serius membenahi sistem PPBD.

"Namun yang lebih penting daripada itu, pemerintah perlu lebih serius melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Karena ini yang menjadi salah satu akar masalah munculnya berbagai kecurangan di PPDB," pungkas Dwi. @gvr