Fadli Zon Nilai FIFA Terapkan Standar Ganda Soal Israel

VISI.NEWS | JAKARTA - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada hari Rabu (29/32023) lalu, secara resmi telah mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam keterangan tertulis di laman resminya, FIFA menyebutkan pembatalan ini dikarenakan ‘situasi terkini’ di dalam negeri Indonesia.

Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, yang dimaksud dengan Situasi Terkini FIFA tersebut pun tak jelas dan terkesan menutupi apa yang dimaksudnya. Namun, salah satu situasi terkini, menurutnya, bisa saja soal ramainya penolakan berbagai kalangan atas rencana kedatangan Timnas Israel U20 ke Indonesia.

Sebagai organisasi sepakbola sejagat, menurut Fadli, FIFA mestinya bisa mengakomodasi kepentingan semua negara, termasuk memahami bahwa bagi sejumlah negara, terutama sebagian negara muslim, Israel bukan hanya sekedar isu olahraga, melainkan merupakan isu politik dan kemanusiaan yang serius.

Sehingga, ia menilai tak seharusnya FIFA menempatkan atau memaksakan aturannya pada posisi lebih tinggi daripada aturan hukum, bahkan konstitusi sebuah negara. “Membela kepentingan Israel, sembari mengabaikan aspirasi negara-negara lain yang punya garis politik tegas terhadap Israel, membuat FIFA punya standar ganda dalam politik sepakbola,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (30/3/2023).

Sayangnya, menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, selama ini FIFA memang telah menerapkan standar ganda dalam politik sepakbola. Setidaknya, ada dua alasan mengapa FIFA dianggap demikian. Pertama, FIFA terlihat tak konsisten dengan larangan politisasi sepakbola.

"Ketika FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi pelarangan terhadap tim nasional serta klub Rusia untuk berpartisipasi dalam semua kompetisi di bawah FIFA dan UEFA, serta melarang klub dan timnas Belarusia untuk melakukan pertandingan di kandang sendiri sebagai sanksi atas dukungan mereka terhadap Rusia dalam perang Ukraina, apakah itu bukan pelarangan yang bersifat politik?" ujarnya.