Erick Thohir Dukung Rencana Bulog Jadi Badan yang Langsung Berada di Bawah Presiden

VISI.NEWS | JAKARTA - Perum Bulog berencana untuk mengubah statusnya dari BUMN menjadi badan yang langsung berada di bawah kendali Presiden, yang diumumkan oleh Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparno, dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Selasa (5/11/2024). Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan dukungan, menganggap langkah tersebut dapat mempercepat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan di Indonesia. "Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick, Kamis (7/11/2024). "Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" lanjutnya. Erick Thohir menjelaskan bahwa perubahan status Perum Bulog menjadi badan yang langsung berada di bawah Presiden sangat penting, mengingat salah satu tugas utama Bulog adalah mendistribusikan bantuan pangan serta menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang lebih dikenal sebagai operasi pasar. Menurutnya, langkah ini akan mendukung stabilitas pangan dan harga di Indonesia. "Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Bulog memerlukan dana sekitar Rp 26 triliun untuk menjalankan operasi pasar. Meskipun demikian, dia juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut, Bulog berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 5-6 triliun. Hal ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar. "Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," ucapnya. "Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick. Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merencanakan transformasi kelembagaan Bulog. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016, Bulog yang selama ini berstatus BUMN di sektor pangan, memiliki kewenangan untuk menjalankan pelayanan publik dan bisnis secara bersamaan. Namun, kini Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Bulog untuk mempersiapkan perubahan kelembagaan tersebut, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden yang akan mengatur lebih lanjut langkah tersebut. "Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). @ffr