DTSEN: Langkah Baru Pemerintah Memastikan Distribusi Zakat Tepat Sasaran

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran zakat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar zakat dan bantuan sosial lainnya tepat sasaran.

“DTSEN ini akan kita sajikan supaya yang paling prioritas mendapatkan saluran zakat itu kan fakir miskin, supaya itu dulu,” ujar Muhaimin dikutip dari keterangannya, Kamis (13/3/2025).

“Nah, karena datanya sudah ada, maka kami akan mengkonsolidir itu menjadi semakin tepat sasaran,” lanjutnya.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa meskipun lembaga zakat tetap bekerja secara independen, pemerintah akan berperan dalam mengonsolidasikan data penerima manfaat.

Tujuannya agar zakat dapat diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Seluruh lembaga zakat tetap independen sesuai kepercayaan masyarakat, tetapi agar penyalurannya tepat sasaran,” ujar Cak Imin.

“DTSEN ini agar yang paling membutuhkan bisa mendapatkan bantuan terlebih dahulu," katanya.

Menurut Cak Imin, karena data penerima manfaat sudah tersedia dan terintegrasi, maka distribusi zakat dapat lebih optimal.

Di sisi lain, Cak Imin mengatakan bahwa masyarakat tetap bebas memilih lembaga zakat yang mereka percayai, sementara pemerintah bertugas memastikan penyaluran bantuan berjalan lebih akurat dan adil.

“Sementara pelaksananya tetap masyarakat boleh memilih yang paling dipercaya di antara lembaga-lembaga yang kredibel itu. Nah, tugas pemerintah mensolidkan supaya tepat sasaran,” ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sapaan akrabnya Gus Ipul menambahkan bahwa DTSEN memiliki sistem peringkat penerima manfaat yang lebih detail dibandingkan data sebelumnya.

"DTSEN ini sudah ada pe-ranking-an, seperti Desil-1, Desil-2, dan seterusnya, sehingga lebih mempermudah penyasaran bantuan," kata Gus Ipul.

Ia menyoroti permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial sebelumnya, yaitu kesalahan inklusi dan eksklusi.

Ada penerima bantuan yang seharusnya tidak berhak (inclusion error) dan ada yang seharusnya berhak tetapi tidak mendapat bantuan (exclusion error).

"Fakta menunjukkan ada yang mestinya berhak tapi tidak dapat, dan ada juga yang tidak berhak tapi menerima. Sekarang kami sedang menyisir data ini agar lebih akurat," ujar dia.

DTSEN juga dapat memetakan penerima bantuan pemerintah secara lebih transparan.

Dengan sistem ini, akan terlihat apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos, atau subsidi listrik.

“Jadi, dengan data yang baru ini insya Allah ya akan bisa lebih tepat sasaran kita,” kata Gus Ipul. @desi