Dr. Asep Deni, "Selama Pak Asep Ikhsan Masih Kader Golkar Berhak atas Kursi DPRD"

VISI.NEWS | BANDUNG - Lambannya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) almarhumah Hj. Neneng Hadiani, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung yang hingga saat ini masih digodog DPP Golkar, dinilai wajar.

Demikian dikatakan Pengamat Politik, Dr. Asep Deni Senin (24/1/22).

Menurutnya mekanisme PAW disetiap pergantian pejabat publik, membutuhkan pertimbangan yang matang, sehingga keputusan yang diambil dinilai tepat.

Baca juga BAGIAN 1 | Jalan Berliku Asep Ikhsan Meraih Kursi Dewan BAGIAN 2 | Soal PAW Partai Golkar Kab. Bandung, Ini Kata UU MD3 BAGIAN 3 | Ditanya Soal Loyalitas Terhadap Golkar, Asep Ikhsan Tertawa Lebar Agus Baroya : KPU Belum Menerima Surat Proses PAW dari DPRD Kab. Bandung Sekretaris Partai Golkar Kab. Bandung : Proses PAW Masih Dalam Pertimbangan DPP

"Butuh pertimbangan memang, dan membutuhkan banyak waktu untuk kemudian memutuskan kebijakan yang akan diambil," katanya.

Meski demikian, lanjut Asep Deni, terkait PAW mendiang Neneng, sebaiknya berbagai persoalan yang melekat terhadap H. Asep Ikhsan, diselesaikan terlebih dahulu di internal partai.

"Asep Ikhsan merupakan kader Golkar Kabupaten Bandung yang berpotensi menggantikan almarhumah Hj. Neneng, namun terganjal persoalan di internal partai," ujarnya.

Asep Deni mengungkapkan, selama persoalan di internal partai yang menyangkut Asep Ikhsan belum terselesaikan, maka secara konstitusi yang bersangkutan berhak untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Bandung.

"Selama Asep Ikhsan masih bersetatus kader Golkar, maka Asep Ikhsan memiliki hak sesuai konstitusi, namun jika sudah di berhentikan dari kader Golkar, maka sudah tidak memiliki hak, itu aja," ungkapnya.