DPRD Kota Cirebon Tampung Aspirasi PKL Jalan Kesambi Soal Penertiban

VISI.NEWS | CIREBON – DPRD Kota Cirebon menerima aspirasi dari Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) terkait rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Kesambi, Rabu (15/10/2025). Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi II dan Komisi III di ruang Griya Sawala, gedung DPRD Kota Cirebon.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Sarifudin SH, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) resmi bersama instansi terkait. “Sebetulnya ini sudah ketiga kalinya kami menerima perwakilan pedagang. Saya sudah meminta sekretariat agar segera dilakukan RDP resmi yang dihadiri unsur pimpinan, supaya ada keputusan kelembagaan yang jelas,” ujarnya.

Sarifudin menegaskan bahwa meskipun lokasi tempat berjualan para PKL berada di ruas jalan provinsi, para pedagang tersebut adalah warga Kota Cirebon. Karena itu, DPRD merasa tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka. “Walaupun katanya mereka berada di jalan provinsi, tapi yang berusaha itu warga Kota Cirebon. Jadi kita tidak bisa menutup mata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sarifudin menambahkan bahwa para PKL berharap agar penertiban tidak dilakukan secara sepihak tanpa adanya komunikasi dan solusi terlebih dahulu. “Mereka meminta supaya jangan langsung dilakukan tindakan sebelum ada solusi. Selagi saya tidak ada kegiatan dinas, insya Allah saya akan hadir dan turut memperjuangkan keinginan mereka,” katanya.

Sementara itu, Ketua IPKL Akbar M menjelaskan bahwa tujuan kedatangan para pedagang ke DPRD adalah untuk meminta perlindungan dan dukungan agar proses penertiban di Jalan Kesambi dilakukan dengan cara yang manusiawi dan melalui komunikasi yang baik. “Kami tidak anti pembongkaran, tapi kami ingin ada komunikasi dan solusi yang baik. Karena di situ tempat kami mencari nafkah,” ujarnya.

Akbar menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 125 pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Kesambi, baik pada siang maupun malam hari. Sebagian besar dari mereka bergerak di sektor makanan dan minuman yang menjadi penopang ekonomi keluarga.

Dalam audiensi tersebut, IPKL juga menyampaikan tujuh tuntutan utama, antara lain menolak pembongkaran sebelum adanya solusi, meminta dialog terbuka dengan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, serta mendesak DPRD untuk memfasilitasi RDP antara PKL dan pihak terkait.

Selain itu, IPKL juga meminta agar penertiban dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih, serta agar Pemerintah Kota Cirebon hadir dan bertanggung jawab dalam setiap prosesnya. Para pedagang berharap agar tuntutan mereka bisa menjadi rekomendasi resmi dari DPRD kepada pemerintah daerah.

“Kami berharap DPRD dapat menjadi mitra kami untuk mencari jalan terbaik agar penertiban bisa berjalan dengan manusiawi dan tetap memperhatikan mata pencaharian warga kecil,” tutup Akbar. Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi II Subagja, Anggota Komisi II Abdul Wahid Wadinih SSos, dan Anggota Komisi III Umar Stanis Clau.

@uli