DPRD Kabupaten Bekasi Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

VISI.NEWS | BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Tahun 2025-2045 mendatang. Penetapan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (31/07/2024) malam.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah dan Pj Bupati Bekasi yang telah menyampaikan nota penjelasan tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Menurut Ani, dengan adanya penjelasan ini, Raperda tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan kinerja dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Dari hasil pembahasan rapat paripurna, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan sebesar Rp 6,532 triliun dengan realisasi sebesar Rp 6,596 triliun mencapai 100,98 persen, dan anggaran belanja sebesar Rp 7,233 triliun dengan realisasi Rp 6,741 triliun, menghasilkan efisiensi belanja sebesar Rp 491 miliar," paparnya.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyatakan bahwa persetujuan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Bekasi, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

"Cita-cita kami pada tahun 2045 adalah mewujudkan Indonesia Emas dengan tetap menjadi yang terdepan di sektor industri manufaktur. Melihat potensi yang ada, kami harus bertransformasi ke industri 4.0 dan industri padat karya untuk bersaing dengan daerah lain di luar Jawa," ujarnya.

Dani menambahkan, Pemkab Bekasi terus berupaya menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang, baik dari segi kualitas pelayanan publik, peningkatan ekonomi daerah, maupun pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing juga menjadi prioritas utama.