DPRD Jabar Soroti Terbengkalainya Kondisi Migas Hilir Jabar

VISI.NEWS | BANDUNG - Terbengkalainya kondisi Migas Hilir Jabar, menjadi sorotan DPRD Jabar, dan segera akan dilakukan evaluasi terhadap perusahan BUMD yang ada agar dapat terkontrol.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nangolah kepada VISI.NEWS, Kamis (28/10/21), ia mengatakan, menyikapi persoalan terbengkalainya Migas Hilir terebut membuat DPRD harus membuat Pansus BUMD.

"Persoalan Migas Hilir ini sudah sangat serius, sehingga dipandang perlu oleh DPRD untuk membuat Pansus BUMD, agar terpcahkan persoalan Migas Hilir tersebut," katanya.

Sugianto menjelskan, persoalan Migas Hilir sudah tidak beroperasional dan diduga kolev sehingga dalam Pansus BUMD nanti ketika terbentuk, pokus utama pansus yaitu untuk melakukan pembahsana atau evaluasi terkait dengan Migas Hilir ini.

"Jadi jangan sampai, BUMD yang sudah kolev seperti ini menjadi beban APBD Pemprov Jabar, pasalnya informasi yang diperoleh, Migas Hilir ini sudah tidak mampu membayar upah karyawan," ungkapnya.

Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, lanjut Sugiato, maka di khawatirkan persoalan ini akan terus meluas, padahal perusahaan BUMD Migas Hilir itu merupakan perusahaan strategis yang saat ini mengalami defisit.

"DPRD sangat menyayangkan dan tidak habis pikir, ko bisa ya perusahaan BUMD itu defisit dan mangkrak, untuk bayar gaji karyawan saja keuangannya tidak cukup, DPRD menduga adanya masalah internal" ujarnya.

Terakhir ia berharap, agar Pansus BUMD tersebut bisa segera terlaksana sehingga evaluasi terhadap BUMD di wilayah pimpinan Gubernur, Ridwan Kamil ini, bisa dilakukan pengevaluasian secara menyeluruh.

"Semoga rekan - rekan di Komisi III, fraksi l, serta pimpinan DPRD memiliki pandangan yang sama agar Pansus BUMD ini bisa terwujud," pungkasnya.@eko