DPR Dukung Peningkatan Layanan HAM dan Posbakum di Wilayah Terpencil

Berdasarkan data BPHN, saat ini terdapat sekitar 1.150 Posbakum aktif, dan pemerintah menargetkan peningkatan hingga 7.000 unit pada akhir 2025.

Melati juga memuji Program Penegakan, Pemajuan, dan Perlindungan HAM (P5HAM) yang dijalankan melalui kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Ia mengapresiasi layanan ramah kelompok rentan yang telah dihadirkan di kantor-kantor imigrasi.

“Program P5HAM ini patut dicontoh. Pelayanan yang sensitif terhadap kelompok prioritas adalah wujud nyata penghormatan terhadap HAM,” tambahnya.

Namun demikian, Melati juga menyoroti terbatasnya jumlah SDM di Kanwil Kalimantan Timur yang hanya berjumlah 10 orang, dengan anggaran kurang dari Rp1 miliar. Ia menegaskan bahwa kekurangan tersebut harus diimbangi dengan semangat kerja tinggi dan kolaborasi lintas sektor.

“Walaupun SDM terbatas, kami harap semangat tetap tinggi. Kolaborasi dengan berbagai pihak harus terus diperkuat untuk memperluas jangkauan program,” tutupnya. @givary