DPR Apresiasi Fokus Pemerintah pada Kemandirian Ekonomi Nasional

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta, menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026, khususnya agenda reformasi fiskal dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya menyusul penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI. “Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit di kisaran 2,48–2,53% PDB, namun tetap mengedepankan keberpihakan kepada rakyat melalui delapan strategi pembangunan nasional,” kata Sukamta, Kamis (22/5/2026). Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan bahwa tantangan global masih membayangi, termasuk perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya 2,8%, sementara proyeksi Indonesia direvisi menjadi 4,7%. Untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, guna memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. “Kami mendukung penguatan program-program strategis seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan, dan perlindungan sosial. Program-program ini harus dijalankan dengan tata kelola yang baik agar benar-benar menjangkau rakyat kecil,” ucap Sukamta. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi fiskal yang adil dan efisien, dengan peningkatan penerimaan negara tidak membebani masyarakat kecil dan UMKM. Pemerintah sendiri menargetkan pendapatan negara di kisaran 11,71%–12,22% PDB dan belanja negara 14,19%–14,75% PDB. “Mobilisasi pendapatan harus menghindari beban berlebih bagi masyarakat kecil dan UMKM. Di sisi belanja, efektivitas dan efisiensi menjadi kata kunci agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” terang Legislator dari Dapil DI Yogyakarta tersebut. Di sisi pembangunan sosial, target penurunan kemiskinan tahun 2026 ditetapkan di angka 6,5%–7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44%–4,96%, dan rasio gini 0,377–0,380, sementara Indeks Modal Manusia (IMM) ditingkatkan ke 0,57. Sukamta juga mendorong harmonisasi fiskal antara pusat dan daerah, terutama untuk memperkuat koperasi, UMKM, dan transformasi ekonomi desa. “Ini saatnya kita menjadikan APBN sebagai alat perjuangan untuk kedaulatan dan kesejahteraan. Kami di DPR siap bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan,” ungkap Sukamta. Sebagai anggota Banggar DPR RI, Sukamta menekankan komitmennya untuk terus mengawal APBN agar tetap sehat, kredibel, dan berpihak pada kepentingan nasional. "Semangat gotong royong antar-lembaga harus dibangun untuk menavigasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global," imbuh Sukamta. @givary