Diskusi Publik Pilkada di Tangan DPRD

VISI.NEWS | KOTA BANDUNG - Ketua (PKC) PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, khususnya terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi publik di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Selasa (20/1/2025).

Rusli menyoroti menguatnya wacana dari sejumlah elit dan partai politik yang mendorong agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD dengan alasan efisiensi anggaran. Ia menyebut, beberapa ketua umum partai secara terbuka telah menyuarakan hal tersebut di ruang publik dan media sosial.

“Argumen efisiensi memang tidak bisa diabaikan. Konstitusi kita juga mengamanatkan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Namun persoalannya, apakah efisiensi itu harus dibayar dengan mengebiri kedaulatan rakyat?” ujar Rusli.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menghilangkan hak partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Padahal, rakyat tidak memilih anggota DPRD untuk kemudian menyerahkan sepenuhnya mandat pemilihan kepala daerah kepada lembaga tersebut.

“Kita jelas menganut prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Pilkada, rakyat harus tetap diberi ruang untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi, baik secara konstitusional maupun sosio-kultural,” katanya.

Rusli juga menyinggung diskursus yang berkembang di sejumlah fraksi partai, termasuk PDIP dan Gerindra, yang mendasarkan pandangan mereka pada aspek konstitusional, historis, yuridis, hingga nilai-nilai Pancasila. Namun, ia mempertanyakan apa yang sebenarnya 'digadaikan' ketika efisiensi dijadikan alasan utama untuk mengubah sistem pemilihan.

“Jika landasannya Pancasila, maka nilai kedaulatan rakyat juga harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengorbankan substansi demokrasi itu sendiri,” tegasnya.

Terkait besarnya anggaran pemilu yang mencapai puluhan triliun rupiah, Rusli mengakui bahwa dana tersebut secara maslahat bisa dialihkan ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Namun demikian, ia menilai persoalan utama bukan semata pada sistem pemilihan, melainkan pada kualitas sumber daya manusia dan integritas penyelenggara negara.

“Korupsi terjadi bukan karena rakyat memilih langsung, tetapi karena lemahnya integritas dan kualitas pemimpin. Maka yang perlu diperbaiki adalah manusianya, bukan dengan memangkas hak politik rakyat,” jelasnya.

Sebagai organisasi kepemudaan, PMII, lanjut Rusli, memiliki tanggung jawab moral untuk menyiapkan generasi yang memahami demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan keuangan negara secara berintegritas.

“Pertanyaan besarnya adalah bagaimana ke depan kita menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, efektif, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat. Itulah yang harus terus kita jaga dan perjuangkan,” pungkasnya. @ihda