Dinsos Usulkan Dua Lokasi untuk Dibangun Sekolah Rakyat di Sukabumi

VISI.NEWS | SUKABUMI - Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi telah mengusulkan dua lokasi untuk Sekolah Rakyat yakni eks SMKN Cipatuguran di Kecamatan Palabuhanratu dan di daerah Warung Ceuri, Kecamatan Cicurug. Kedua lokasi yang diusulkan ke pemerintah pusat itu merupakan aset Pemerintah Daerah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Wawan Godawan menuturkan bekas SMKN Cipatuguran merupakan aset yang tercatat sebagai inventaris Dinsos. “Ada lokasi yang menjadi inventaris kita, aset pemda yang dicatat di Dinas Sosial adalah eks SMKN Cipatuguran di Palabuhanratu, kita usulkan itu. Yang di Palabuhanratu dari hasil pengecekan luas lahannya 7 sampai 8 hektar,” ujarnya. Wawan menyatakan untuk dibangun Sekolah Rakyat harus memenuhi 7 kriteria, sedangkan bekas SMKN Cipatuguran ini belum memenuhi 2 kriteria yakni legalitas lahan dan indeks risiko kebencanaan sebab di pinggir pantai. “Untuk sementara kita belum mendapat kejelasan karena menjadi ranahnya Kementerian PU, apakah yang di Cipatuguran itu disetujui? Karena kemarin itu informasinya dari indeks bencananya masuk zona merah karena pinggir pantai kemudian pinggir sungai, terus dari legalitas lahan belum bersertifikat,” ujarnya. Maka dari itu, diajukan lokasi lain untuk Sekolah Rakyat yakni di daerah Warung Ceuri, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug. Untuk di Warung Ceuri ini, hanya 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni struktur lahan terkait dengan kemiringan lahan. “Itu sudah sertifikat hak milik, luasnya 13 hektar, dari 7 kriteria ini sudah memenuhi 6 kriteria yang belum itu kemiringan,” ujarnya. Wawan menuturkan pembangunan Sekolah Rakyat ini dilakukan tahun ini oleh pemerintah pusat, demikian juga dengan anggarannya berasal dari pusat. “Yang membangun Kementerian PU dan anggarannya pusat,” ujarnya.

Dimulai Juli

Sebanyak 100 orang anak telah terdaftar sebagai peserta didik Sekolah Rakyat jenjang SMP di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekolah Rakyat angkatan pertama di Kabupaten Sukabumi dilaksanakan di Sentra Phala Martha milik Kementerian Sosial karena dari sisi fasilitas yang sudah memadai. Pelaksanaan Sekolah Rakyat dengan siswa dari keluarga tidak mampu itu akan dimulai pada Juli mendatang. @andri